TANTRUM - Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional ke-29 para pakar antariksa di kawasan Asia-Pasifik, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19–22 September.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Perwakilan RI di Wina A. Alfiano Tamala saat memberikan pernyataan umum pemerintah Indonesia pada sidang ke-66 Komite Antariksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCOPUOS) di Wina, Austria, pada Senin (5/6).
Pertemuan para pakar antariksa di kawasan Asia-Pasifik tersebut mengambil tema “Accelerating Space Economies through Regional Partnership" atau Percepatan Ekonomi Antariksa melalui Kemitraan Regional.
Alfiano mengatakan Indonesia pada Februari telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Antariksa.
Regulasi tersebut memiliki lingkup materi pengaturan penguasaan dan perlindungan teknologi keantariksaan, standar dan prosedur keamanan, keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan, serta peran serta masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan.
Sidang Komite UNCOPUOS merupakan forum tertinggi pengambil keputusan hasil laporan Sub-Komite Sains dan Teknologi (Scientific and Technical Subcommittee/STSC) dan Sub-Komite Hukum (Legal Subcommittee/LSC).
Laporan Komite UNCOPUOS selanjutnya akan disampaikan kepada Sidang Majelis Umum PBB. Pada sidang Komite UNCOPUOS kali ini, pemerintah Indonesia juga menyampaikan laporan mengenai rangkaian kegiatan internasional di bidang antariksa.
Indonesia juga kembali menyampaikan pandangannya soal perlunya pengaturan sui generis mengenai Geo-Stationary Orbit (GSO), kepastian terkait definisi dan batasan antara ruang udara dan ruang antariksa, dan mendorong kerja sama internasional dalam mencapai Space2030 Agenda.
Space2030 Agenda merupakan suatu agenda yang membahas upaya negara-negara di dunia dalam memanfaatkan teknologi dan aplikasi dari antariksa untuk memenuhi target Sustainable Development Agenda 2030.
Pada sidang komite tersebut, Indonesia juga secara khusus menekankan perlunya kerja sama teknis di bidang peningkatan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi antariksa bagi keperluan damai seperti di bidang kesehatan, telekomunikasi, cuaca, dan perubahan iklim.
Pertemuan itu akan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Teknologi (MEXT) Jepang, dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (JAXA). JAXA adalah badan antariksa nasional Jepang.
TERPOPULER
