“Pertemuan, perjalanan dinas, seminar-seminar, judul anggarannya kadang aneh-aneh, yang penting anggarannya terserap dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) nanti WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), karena secara administrasi baik, benar secara administrasi baik, tetapi gaada manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Kang Dedi.
Hal tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapat pelayanan infrastruktur yang baik. (*/Editor Zahran)