REGIONAL:
SuaraTasikmalaya.id – Belakangan ini, kasus mafia pajak kembali muncul dan ramai menjadi perbincangan publik.
Sebagai institusi yang khusus menangani sektor pajak, Kementerian Keuangan menjadi pihak yang paling banyak disorot.
Kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan semakin menurun. Selain itu, muncul juga gerakan-gerakan di kalangan warganet untuk berhenti membayar pajak.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani angkat bicara terkait hal ini dalam satu kesempatan di acara talk show Kick Andy.
“Pajak kita ini dipakai untuk apa saja sih sebenarnya?” tanya Andy F. Noya.
Pemenuhan kebutuhan di beberapa sektor
Ibu Sri mengawali jawaban dengan menjelaskan penghasilan negara tahun lalu yang dihasilkan dari sektor pajak terlebih dahulu.
“Kita mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar 1750 triliun, oleh 44 ribu karyawan kita di pajak, total penerimaan kita lebih dari 2500 triliun, ada dari bea cukai, ada dari penerimaan negara bukan pajak,” jelas Ibu Sri.
Selanjutnya, Ibu Sri menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu masuk ke kas negara dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di beberapa sektor.
“Kalau Anda bicara mengenai jalan tol, kalau nanti menjelang lebaran, Anda akan pergi ke daerah, ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu bagian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),”
“Kalau Anda liat TNI Porli bertugas, alutsistanya sekarang membaik itu juga dari APBN,”
“Kalau Anda bicara tentang dokter, guru, dan yang lain-lain, madrasah, pesantren, itu semua mendapatkan bagian,”
“Kalau sekarang ada 36.000 lebih anak-anak kita yang bisa sekolah di universitas terbaik di dunia, sehingga mereka generasi muda punya kebanggan, punya convidence itu juga dari APBN,” lanjut Ibu Sri menjelaskan.
Selain itu, Ibu Menteri juga melanjutkan penjelasan dengan contoh-contoh penggunaan APBN di sektor-sektor lainnya.
Menjelaskan penyelewengan oknum-oknum “nakal.”
Ibu Menteri juga menambahkan bahwa jika masyarakat membayar pajak dengan benar sesuai prosedur itu semua akan masuk kekayaan negara.
“Yang menilep dan ditilep (korupsi) itu adalah biasanya wajib pajak nakal, bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal.”
“Mereka yang seharusnya bayar seratus, dia kemudian kongkalikong membayar hanya sepuluh, dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu, itulah uang pajak yang hilang,” lanjut Ibu Menteri menjelaskan.
Sri juga menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat masuk ke kas negara di Bank Indonesia sebagai pemegang kas negara.
“Lalu, setiap pengeluaran itu dikeluarkan berdasarkan dokumen negara, dari mulai membantu masyarakat miskin, sampai kepada seluruh pembangunan infrastruktur, satelit (kuota/pulsa) waktu pandemi digratiskan, itu adalah menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan,” pungkas Ibu Menteri. (*/editor zahran)
TERPOPULER
