Penyebaran Hoax Libatkan Media Sosial dan Media Konvensional

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berita hoax atau berita palsu bukan hanya isu nasional namun juga isu global.

"Kita perlu strategi untuk memaksa agar hoax tidak lagi jadi isu nasional tapi global," ungkapnya dalam acara Diplomatic Forum: Media Mainstream VS Media Sosial, di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menkominfo mengatakan berita hoax diproduksi dan disebar di media sosial dibanding media mainstream. Hal ini mengingat media mainstream terikat dengan kode etik jurnalistik untuk melaksanakan keberimbangan, sedangkan media sosial tidak memerlukan itu.

"Hal ini karena di media mainstream ada cover both side. Kalau media sosial orang lempar isu saja," katanya.

Rudiantara mengatakan, masalah hoax tersebut seperti lingkaran setan. Orang melempar hoax di media sosial, kemudian menimbulkan persaingan di media mainstream, terutama media elektronik yang kemudian mengangkat isu media sosial ke TV melalui running text.

"Hal ini kemudian yang disebut lingkaran setan sehingga kita perlu memutusnya," katanya seperti dikutip Antara.

Di Indonesia, sejumlah kelompok masyarakat dan pemerintah daerah telah menginisiasi gerakan masyarakat antihoax.

"Beberapa pemerintah daerah seperti di Pemda Kalimantan Barat yang menginisiasi masyarakat antihoax, juga Pemda Kalimantan Barat yang juga mendeklarasikan perang melawan hoax," katanya.

Tidak hanya itu, seluruh pemangku kepentingan baik pihak Dewan Pers, PWI, AMSI, masyarakat bersama-sama memerangi berita hoax.

"Media mainstream mulai menemukan ruang baru untuk menjadi rujukan dalam perangi hoax. Dewan pers juga mendorong konstituennya untuk melawan hoax. Begitu juga dengan PWI yang menggagas pembentukan Jaringan Wartawan Antihoax (Jawah)," ujar Rudiantara.

Dalam acara turut antara lain Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Penasihat Bidang Komunikasi dan Informasi UNESCO Dr Ming-Kuok Lim, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Rosarita Niken Widiastuti dan Duta Masyarakat Anti Fitnah, Anita Wahid.