Suara.com - Komisi I DPR RI akan memanggil perwakilan operator telekomunikasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar.
"Senin depan, kami mengundang Menkominfo dan operator seluler terkait evaluasi registrasi kartu SIM Prabayar," ujar Meutya Hafid, salah satu anggota Komisi I DPR usai acara usai acara "Diskusi Publik Menanti UU Perlindungan Data Pribadi" di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Pada kesempatan tersebut, jelas Meutya, DPR akan meminta kejelasan kepada operator dan Rudiantara terkait isu kebocoran data pelanggan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
Meutya melanjutkan, kebocoran data pelanggan bisa saja terjadi lewat berbagai macam sumber. Salah satunya, duga Meutya, berasal dari penyelewangan yang dilakukan operator telekomunikasi.
"Sinyalnya ada, tetapi tentu kita harus buktikan, tapi sinyalnya ada. Makanya Komisi 1 akan memanggil operator dan juga Menkominfo untuk duduk bersama," lanjutnya.
Selain dari operator, Meutya menduga ada banyak jalur lain yang bisa digunakan oknum jahat untuk mengakes data NIK dan KK saat proses registrasi prabayar.
"Ini bisa dari sisi perbankan, bisa dari data pribadi kependudukan yang dilaporkan misalnya NIK, bisa juga dari macam-macam," lanjut perempuan yang juga pernah menjadi jurnalis ini.
Di tempat yang sama, Merza Fachys selaku Ketua Asosiasi Penyeleggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa operator telekomunikasi menjamin kerahasiaan data pelanggan seluler selama proses registrasi kartu prabayar
"Operator hanya mendapatkan validasi. Data seperti nama dan lainnya enggak pernah ikut," jelas Presiden Direktur Smartfren ini.
