Suara.com - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli mengatakan, isu kebocoran data NIK dan KK tak menurunkan minat masyarakat untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar.
"Ada isu kebocoran data, penjualan data ke negara asing, semuanya sama sekali tidak benar. Database yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keamanan berlapis," ujarnya.
Ia menyebutkan, sudah terdapat 351.595.558 nomor seluler pada pagi ini, Rabu (14/3/2018). Angka tersebut, kata Ramli, naik cukup signifikan dibandingkan akhir Februari, sebesar 294 juta.
Soal kasus penggunaan NIK dan KK yang ditemukan oleh masyarakat, Ramli menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena penyalahgunaan NIK dan KK sebelum kebijakan registrasi kartu prabayar dimulai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pihaknya akan meminta operator untuk melakukan pemblokiran jika ditemukan nomor yang menggunakan data NIK dan KK yang tidak sesuai.
"Kami juga sudah ketemu dengan Kabaraskrim Porli untuk menelusuri pelaku penyebaran NIK dan KK," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan sistem Dukcapil sangatlah aman.
"Kami memiliki banyak lapisan perlindungan yang menjamin perlindungan data masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Wisatawan Tak Bisa Terbang ke Bali Pada 17 Maret, Kenapa?
