Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siap mengambil langkah tegas kepada perusahaan penyedia jasa internet di bawah naungan Lippo Group, PT First Media Tbk dan PT Internux (Bolt). Jika keduanya tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan (BHP) hingga tanggal 17 November mendatang, ijin penggunaan frekuensi mereka akan dicabut.
"Secara reguler Kominfo melakukan evaluasi atas kinerja dan kewajiban operator secara umum dan pada saat kita evaluasi review atas kinerja dan kewajiban operator BHP yang menggunakan frekuensi 2,3 yang regional itu, ternyata First Media
dan Internux, tidak memenuhi kewajibannya dari tahun 2016, 2017 dan 2018," terang Menteri Komunikasi da Informatika Rudiantara saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Dia menegaskan, jika surat yang diberikan kedua pihak adalah mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran yang sudah disesuaikan dengan aturan.
"Namun, sampai saat ini mereka juga belum melakukan settlement. Kalau tidak ada settlement sampai tanggal 17 November bisa dicabut ijin penggunaan frekuensinya," tegasnya.
Berkaitan dengan ijin yang dimaksud, Chief RA menambahkan, pencabutan bukan ijin pengoperasiannya tapi ijin penggunaan frekuensinya.
Lalu, saat ditanyakan terkait nasib masyarakat yang merupakan pelanggan kedua perusahaan, Chief dengan tegas mengungkapkan bahwa pelanggan yang menggunakan layanan di frekuensi 2,3 pada kedua perusahaan tersebut akan kehilangan layanan.
Namun, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada aturan dan perjanjanjian perusahaan dengan pelanggan itu sendiri.
"Perjanjiannya seperti apa itu, bisnis antara korporasi dan pelanggan, jadi tetap harus tanggung jawab dan itu harus," tukasnya lagi.
Sementara itu, Chief RA juga menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, sebagai pengacara negara terkait gugatan First Media terhadap Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo.
"Pemanggilan hari ini tidak akan berpengaruh pada putusan. Kalau tetap tidak ada settlement hingga tanggal 17 nanti, tetap akan dicabut," tukasnya.
TERPOPULER
