Suara.com - Akreditasi PT Prawerdanet Aliansi Teknologi, perusahaan di balik situs jurdil2019.org, sebagai lembaga pemantau Pemilu dicabut kerena dinilai telah menyalahgunakan sertifikasi yang diberikan Bawaslu demikian disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Fritz, yang berbicara dalam konferensi pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menjelaskan bahwa PT Prawerdanet Aliansi Teknologi sebelumnya tercatat dan terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilu di Bawaslu dan berhak melakukan pemantauan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.
Namun, dalam perjalanannya, jurdil2019.org justru melakukan hitung cepat atau quick count serta mempublikasikan melalui siaran radio Bravo's Radio.
Tak hanya itu, itu aplikasi dan video tutorial jurdil2019.org juga diketahui memuat gambar salah satu simbol pendukung relawan dan tagar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang dilakukan jurdil2019 dinilai telah menyalahi prinsip imparsialitas dan netralitas yang harus dipegang oleh lembaga pemantau Pemilu.
"Dari fakta tersebut Bawaslu menilai, PT Prawerdanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi nomor 063 Bawaslu 4 2019 yang dikeluarkan Bawaslu, sertifikat tersebut hanya dapat digunakan PT prawedanet aliansi teknologi untuk tujuan pemantauan Pemilu," tutur Fritz saat jumpa pers di Media Center Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).
Sementara itu, Fritz mengatakan pihak atau lembaga yang diperkenankan untuk mempublikasikan hasil quick hanya kalah lembaga yang telah terdaftar atau terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sehingga, apa yang dilakukan Jurdil 2019 jelas telah menyalahi Pasal 21 huruf a, c, dan i Perbawaslu Nomor 4 tahun 2018, tentang Pemantau Pemilu.
"Sebagai pemantau Pemilu PT Prawedanet Aliansi Teknologi terikat pada larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu dan atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu," ujarnya.
"Oleh karenanya Bawaslu berwenang untuk mencabut sebagai pemantau Pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website jurdil2019.org," imbuhnya.
