Suara.com - Tes massal dapat mencegah penyebaran COVID-19. Namun di Indonesia - negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, penduduk miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes COVID-19 dibandingkan dengan yang kaya.
Saat ini, pemerintah Indonesia hanya menyediakan tes gratis di rumah sakit bagi mereka yang pernah kontak dengan kasus positif atau pernah mengunjungi daerah berisiko dan menunjukkan gejala klinis COVID-19.
Masyarakat yang menunjukkan gejala klinis tanpa riwayat kontak dengan kasus positif atau daerah berisiko tidak memenuhi syarat mendapatkan tes gratis. Prioritas tersebut dapat dimengerti mengingat sumber daya negara yang terbatas. Namun demikian, kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses terhadap tes COVID-19.
Akses yang tidak merata terhadap tes sangat berbahaya karena banyak kasus tidak akan terdeteksi khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan kematian.
Keterbatasan dan ketidaksetaraan tes COVID-19 di Indonesia
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penerapan tes cepat dalam skala besar sejak 19 Maret. Pemerintah pun telah mendistribusikan 450,000 alat tes di seluruh negeri untuk memperlambat laju pandemi.
Sampai dengan 22 April, sedikitnya 7,135 orang di Indonesia telah terinfeksi, dengan tingkat kematian 8.6%. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Salah satu alasannya adalah rendahnya proporsi tes COVID-19 di Indonesia.
Deteksi dini melalui tes skala besar merupakan strategi kunci untuk menekan laju pandemi. Namun, dengan proporsi tes sebesar 184 tes per satu juta populasi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan proporsi tes terendah di dunia - jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (16,203), Australia (17,412), Korea Selatan (11,138) atau Italia (23,985).
Meskipun tes COVID-19 disediakan bagi kelompok masyarakat dengan riwayat kontak dengan kasus positif atau baru kembali dari daerah risiko tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut dilakukannya tes cepat bagi 575 anggotanya termasuk keluarganya - walaupun mereka tidak memiliki riwayat kontak yang jelas.
Orang-orang yang mampu membayar untuk mendapatkan tes COVID-19 (namun tidak memiliki posisi politis), dapat mengakses tes cepat di rumah sakit swasta di Indonesia dengan harga Rp 770 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta.
Bagi jutaan orang Indonesia berpenghasilan rendah, tes ini tentu tidak terjangkau.
Tahun lalu, hampir 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif - atau sekitar 74 juta orang - bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, atau pekerja rumah tangga.
Pekerja lepas tersebut memiliki rata-rata penghasilan bersih antara Rp 1,3-1,5 juta per bulan. Tentu mereka kesulitan mengakses tes tersebut.
Pemerintah juga memberikan tes yang menggunakan sampel dari lendir hidung atau tenggorokan (PCR) secara gratis untuk pasien bergejala dengan riwayat kontak atau baru kembali dari kunjungan ke daerah berisiko tinggi dan untuk orang tanpa gejala dengan riwayat kontak dengan kasus positif. Prioritas akan diberikan kepada pasien bergejala yang telah melakukan kontak dekat dengan kasus positif.
Sampel dari tes tersebut akan dikirim ke 12 fasilitas laboratorium PCR di seluruh Indonesia.
TERPOPULER
