Infografis
"Kita perlu mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih detail," tambahnya kepada Natasya Salim dari ABC News.
Pentingnya mengumumkan data, menurut Manan, agar masyarakat paham jika ancaman virus corona masih tinggi, meski pemerintah berusaha menerapkan 'new normal' untuk mencegah memburuknya ekonomi.
"Kalau [jumlah kematiannya] masih tinggi, harus disampaikan kepada publik supaya publik juga tahu risiko yang akan dihadapinya [ketika beraktivitas di luar]," kata Manan.
"Jangan sampai karena ingin memulai 'new normal', [pemerintah] berusaha untuk membuat kasus COVID ini tidak terlihat parah."
Berbasis data saja tidak cukup
Beberapa pengamat pernah menyoroti pendekatan militeristik yang dipakai pemerintah di masa awal penanganan COVID-19, di mana pemerintah menganggap keterbukaan informasi dan transparansi malah akan membahayakan.
Lapor COVID-19 menilai akses data saat ini sudah lebih baik dibandingkan awal pandemi dan pemerintah kerap mengklaim langkah-langkah penanganan sudah berbasis data.
"Tapi berbasis data saja tidak cukup. Harus data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa mencerminkan apa yang terjadi di lapangan," kata Irma Hidayana dari Lapor COVID-19.
Irma menilai, masyarakat sendiri yang paling dirugikan jika hanya angka kematian yang sudah dinyatakan positif COVID-19 saja yang dilaporkan, karena tidak bisa melihat seberapa "fatal" virus corona.
Baca Juga: WHO Buka Rincian Awal Wabah, Laporan Pertama Berasal dari Kantornya Sendiri
"Data yang tidak akuntabel ini akhirnya membuat kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. Kami inginnya pemerintah membuka semua data kematian ODP, PDP, dan positif COVID-19, juga berapa jumlah tes PCR di web pemerintah daerah."
Salah satu contoh masalah data yang akuntabel sebagai pijakan pengambilan kebijakan adalah zonasi yang dibuat oleh pemerintah.
"Pewarnaan zona, kalau mau berbasis data, pemerintah menentukan zona merah, oranye, kuning, hijau memang berdasarkan jumlah kasus, tapi jumlah itu tidak relatif terhadap jumlah penduduk."
Ia mencontohkan, jika ada 20 kasus di Jakarta Pusat dan 20 kasus di Kabupaten Tegal, meski berjumlah sama tapi keduanya memiliki bobot risiko yang berbeda.
Perbedaan tersebut tidak tercermin dalam pemetaan.
Irma, Elina, dan Abdul Manan berpendapat, hak atas data atau informasi yang akuntabel harus menjadi perhatian publik dan harus disampaikan oleh pemerintah.
