Pada tahun 2014, lebih dari setengah emisi karbon Indonesia muncul dari perusakan hutan dan perubahan penggunaan lahan.
Produksi sawit meningkat setiap tahun, dari 26 juta ton di tahun 2012 menjadi hampir 46 juta ton di 2016.
Pembukaan hutan meningkat juga. Di Kalimantan, 50% deforestasi antara tahun 2005 dan 2015 terkait dengan pengembangan kelapa sawit.
Hukum yang tidak efektif
Tahun 2018, Indonesia melarang pembukaan kebun sawit baru. Namun, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan perkebunan sawit bertambah dari 14 juta hektare di 2018, menjadi lebih dari 16 juta hektare di Januari 2020.
Menurut Sawit Watch, total perkebunan sawit mencapai lebih dari 21 juta hektar.
Masyarakat sipil, bersama dengan industri dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (sebuah inisiatif berbagai sektor kebijakan), telah menyampaikan keraguan terhadap efektivitas pelarangan tersebut.
Mereka beranggapan masih terlalu banyak celah dan tidak cukup transparansi.
Sebagai contoh, lebih dari 80% hutan di Indonesia, mangrove, dan lahan gambut yang paling rentan untuk dibuka guna produksi minyak sawit belum dilindungi oleh larangan tersebut.
Kementerian Pertanian menolak untuk merilis data tentang hak guna usaha sesuai instruksi Mahkamah Agung tahun 2017.
Hal ini mempersulit untuk mengetahui batas-batas perkebunan yang ada dan yang sudah direncanakan.
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, lebih dari 100.000 keluarga terkena dampak konflik tanah tahun lalu.
Perkebunan kelapa sawit menyumbang lebih banyak kasus dibandingkan industri lainnya.
Tindakan yang harus diambil
Salah satu tujuan moratorium sawit adalah meningkatkan produktivitas perkebunan yang sudah ada.
TERPOPULER
