Facebook dan YouTube Dituduh Dalang Penyebaran Misinformasi Covid-19

Suara.com - Gedung Putih atau Pemerintah Amerika Serikat menuduh YouTube dan Facebook sebagai platform media sosial yang bertanggung jawab atas penyebaran misinformasi vaksin Covid-19.

Kritik ini muncul setelah beberapa waktu lalu Joe Biden, menyebut Facebook sebagai pembunuh karena gagal menangani penyebaran misinformasi vaksin Covid-19, meskipun pada akhirnya ia meralat ucapannya.

Hal ini dilontarkan oleh pejabat senior pemerintah anonim di Gedung Putih. Ia mengatakan YouTube dan Facebook tidak konsisten dalam menangani misinformasi ini.

Ia menganggap Facebook dan YouTube seharusnya bisa mengatasi misinformasi yang beredar di platformnya. Namun, ia menilai kinerja keduanya tidak memuaskan.

"Facebook dan YouTube adalah hakim, juri, dan eksekutor terkait apa yang terjadi di platform mereka. Mereka harus bisa menilai pekerjaan rumah mereka sendiri," kata pejabat Gedung Putih, dikutip dari NDTV, Selasa (27/7/2021).

Ia memaparkan, beberapa misinformasi yang diperangi pemerintah Biden di media sosial seperti vaksin Covid-19 yang tidak efektif.

Termasuk soal klaim palsu yang menyebut adanya microchip dalam vaksin, hingga vaksin yang memengaruhi kesuburan perempuan.

Selain itu, mereka juga menyorot laporan dari Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Perusahaan tersebut menyatakan, 12 akun anti vaksin menyebarkan hampir dua per tiga misinformasi yang tersebar di media online.

Bahkan, enam dari akun tersebut masih aktif mengunggah di YouTube.

"Kami ingin melihat lebih banyak upaya yang dilakukan semua pihak untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak akurat dari akun-akun tersebut," tambah pejabat tersebut.

Pertarungan melawan misinformasi vaksin Covid-19 memang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Biden.

Bersamaan dengan itu, kecepatan vaksinasi di AS makin melambat dengan banyak orang-orang yang tidak mau divaksin.

Permintaan ke Facebook dan YouTube datang setelah Gedung Putih menghubungi Facebook, Twitter, dan Google pada Februari lalu untuk menekan misinformasi Covid-19.

Pemerintah meminta bantuan mereka untuk menghentikannya agar tidak menjadi viral, kata pejabat senior lainnya.