Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut data pengguna electronic Health Alert Card (eHAC) yang saat ini terintegrasi di aplikasi PeduliLindungi masih aman.
"(Data) eHAC di PeduliLindungi saat ini masih aman," kata Plate saat dihubungi Suara.com, Selasa (31/8/2021).
Ia juga mengaku telah mengetahui informasi terkait kebocoran 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Berdasarkan informasi yang kami terima, eHAC yang mengalami kebocoran adalah aplikasi awal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebelum dialihkan ke PeduliLindungi," klaim Plate.
Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan saat ini kebocoran data tengah ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saat ini info kebocoran data tengah ditangani oleh BSSN," pungkasnya.
![Aplikasi PeduliLindungi pada ponsel pintar. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/23/10842-pedulilindungi.jpg)
Sebelumnya diberitakan bahwa adanya kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC. Adapun data-data yang terekspos adalah nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, nomor induk kependudukan, nomor pasport, hasil tes Covid-19, identitas rumah sakit, alamat, nomor telepon dan beberapa data lainnya.
Menanggapi ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf, dugaan kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC yang lama. Ia mengatakan aplikasi tersebut sudah tak lagi digunakan sejak 2 Juli 2021.
"Aplikasi eHAC yang lama sudah tidak digunakan sejak 2 Juli 2021, sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes nomor HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi," tutur Anas.
Baca Juga: Perhatian! Data 1,3 Juta Bocor, Kemenkes Minta Masyarakat Hapus Aplikasi eHAC
Saat ini, eHAC yang digunakan adalah yang berada di dalam aplikasi PeduliLindungi.
"Untuk eHAC yang ada di PeduliLindungi, servernya ada di Pusat Data Nasional, dan terjamin pengamanannya dari lembaga terkait, baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara," klaim Anas.
