Infografis
Berbeda dengan layanan kesehatan sekunder, layanan kesehatan primer (dokter umum, puskesmas, klinik pratama) mempunyai tingkat kesenjangan akses yang jauh lebih kecil. Individu dari kelompok berpendidikan tinggi menggunakan layanan kesehatan primer 1,1 kali lebih sering (hanya 10% lebih besar) dibandingkan dengan individu dari kelompok tidak bersekolah.
Empat faktor
Tingginya tingkat kesenjangan akses layanan kesehatan di Indonesia untuk layanan sekunder diduga disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, jumlah sumber daya (dokter spesialis dan rumah sakit) yang tidak memadai. Saat ini, baru ada 14 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Jumlah itu jauh di bawah standar WHO yang menetapkan 100 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Selain itu, distribusi dokter spesialis tersebut tidak merata secara geografis.
Fasilitas pelayanan kesehatan sekunder umumnya terpusat di daerah perkotaan. Keadaan ini menghambat akses masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah yang umumnya tinggal di perdesaan. Sebab, mereka membutuhkan biaya non-medis seperti biaya transportasi dan juga mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity costs (akibat pendapatan yang hilang karena waktu bekerja digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan sekunder).
Meski biaya medis masyarakat miskin sudah dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tapi biaya non-medis yang besar akan mengurangi kemampuan mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Kedua, sistem rujukan yang rumit secara administratif. Kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah pada umumnya belum memahami sistem rujukan yang menjadi syarat dalam mengakses pelayanan kesehatan sekunder program JKN. Hal ini membuat aksesibilitas mereka menjadi lebih rendah.
Ketiga, literasi kesehatan yang rendah pada kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan individu tak mampu memahami manfaat penggunaan layanan sekunder dan preventif yang diperlukan sehingga penggunaan dua layanan tersebut pada kelompok ini relatif rendah.
Faktor terakhir, program layanan kesehatan preventif yang sudah dijalankan masih belum efektif dan kurang mendapatkan prioritas.
Baca Juga: 27 Dokter Spesialis di RSUD Ketapang Mogok Kerja, Gegara Tukin Tak Cair 6 Bulan
Tanpa adanya sebuah program kesehatan preventif (seperti deteksi dini penyakit tidak menular dan kanker) yang bersifat nasional dan sistemik, penggunaan layanan kesehatan preventif lebih bergantung pada inisiatif perorangan.
Sementara, individu yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan ini dan umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.
Kurangi hambatan finansial dan geografis
Tingkat kesenjangan akses layanan kesehatan antarkelompok masyarakat yang besar untuk layanan kesehatan sekunder dan preventif perlu segera diatasi dengan menghilangkan hambatan akses dari sisi finansial maupun geografis.
Pemerintah harus memperluas cakupan program JKN yang saat ini mencapai sekitar 81% untuk mencapai layanan kesehatan universal. Harapannya, program ini dapat mengatasi hambatan finansial masyarakat dalam hal biaya medis ketika mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah pun harus mengubah kebijakan untuk pemerataan distribusi dokter spesialis dan fasilitas kesehatan sekunder. Hal itu dapat mempermudah masyarakat menengah ke bawah ketika mengakses layanan kesehatan.
