REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Kamis (11/11/2021) mengatakan telah menemukan 1.983 hoaks COVID-19 pada 5.099 unggahan selama Januari- 10 November 2021. Sebagian besar hoaks itu berasal dari Facebook.
Kominfo mencatat sebanyak 4.402 hoaks COVID-19 berasal dari Facebook, sementara sisanya tersebar di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi membeberkan dari total jumlah hoaks COVID-19 itu, sebanyak 382 isu pada 2.398 unggahan berkutat tentang vaksinasi.
Sebagai tindak lanjut, Kominfo mengatakan telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.977 unggahan dan 122 unggahan lainnya tengah ditindaklanjuti.
Sebelumnya diwartakan bahwa Kominfo menemukan enam hoaks terkait COVID-19 yang beredar dalam satu pekan terakhir, yakni pada periode 4- 10 November 2021.
"Berita- berita itu menyesatkan, dan masuk kategori disinformasi atau hoaks,” kata Dedy.
Ada pun enam informasi yang mengandung kebohongan dan tidak benar itu didapatkan dari temuan tim Patroli Siber Kementerian Kominfo serta aduan-aduan dari masyarakat sebagai berikut:
Pada 4 November 2021 ditemukan narasi hoaks terkait stroke menyerang anak-anak sebagai efek samping dari COVID-19. Lalu pada 5 November 2021, isu hoaks lainnya yang tersebar adalah penerima vaksin COVID-19 berisiko lebih tinggi mengalami limfoma dan autoimun.
Kabar tidak benar kembali ditemukan pada 6 November 2021 yang menyebutkan vaksin COVID-19 memiliki tingkat kematian 174 kali lebih tinggi pada anak-anak daripada virus COVID-19.
Berlanjut 8 November 2021, isu hoaks yang tersebar adalah vaksin Sinovac yang dinarasikan "only for clinical trial" atau hanya untuk uji klinis.
Pada 9 November 2021, ditemukan narasi tidak benar mengenai Pfizer menambahkan zat untuk menstabilkan korban serangan jantung pada produk vaksin COVID-19 produksinya.
Isu hoaks terakhir ditemukan pada 10 November 2021 tentang metode swab test menggores amigdala sering dilakukan di zaman Mesir kuno untuk mengubah budak menjadi patuh.
Keenam informasi itu beredar di media sosial dan tentunya dapat menyesatkan publik. Lewat penyampaian informasi ini, Kominfo berharap masyarakat tidak mempercayai keenam isu tersebut jika menemukannya di media sosial. [Antara]
TERPOPULER
