Suara.com - Delegasi Indonesia membahas perkembangan teknologi dan kaitannya dengan perlindungan data dan keamanan siber dalam World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.
"Perlindungan data ini kan sangat luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, di Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis (26/5/2022).
Menurut Plate persoalan keamanan siber di Indonesia sangat luas. Apalagi, belakangan ini mencuat isu soal teknologi finansial ilegal, kebocoran data dan hoaks.
"(Maka diperlukan) keamanan siber, khususnya teknologi keamanan siber untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih," kata Johnny.
Isu perlindungan data juga menjadi salah satu prioritas dari Digital Economy Working Group, forum yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Perlindungan data termasuk ke dalam pembahasan isu arus data lintas batas negara.
Pada isu tersebut, di DEWG, turut dibahas tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber.
Kementerian Kominfo, selaku pengampu Digital Economy Working Group G20 mendorong pembahasan tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.
Selain tata kelola dan manajamen data untuk mengatasi masalah keamanan siber, Johnny mengatakan Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (talenta) digital yang memadai supaya bisa menangani ekosistem teknologi secara lebih cepat.
"Teknologi dan talenta digital ini perlu kita adopsi untuk memastikan agar ruang digital kita bersih dan bisa bermanfaat bagi pengembangan sektor hilir dari digitalisasi Indonesia," kata Plate.
Baca Juga: Kominfo Ajak Cisco Perkuat Keamanan Siber di Indonesia
Selama Kongres WEF di Davos, Swiss, Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif. [Antara]
