facebook

STB TV Digital Dicurigai Akan Jadi Alat Kampanye Pemilu 2024

Liberty Jemadu
STB TV Digital Dicurigai Akan Jadi Alat Kampanye Pemilu 2024
PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Tanjungpinang menyerahkan bantuan 1.051 Set Top Box atau STB tv digital kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang [Antara]

Ada STB TV digital yang dibagikan oleh kader partai politik.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkhawatirkan distribusi alat menerima siaran tv digital atau set top box/STB menjadi sarana politisasi pihak-pihak tertentu kepada masyarakat.

Hal itu menurut dia karena dirinya mendapatkan laporan di daerah pemilihannya, ada STB yang didistribusikan oleh kader partai politik.

"Saya di dapil mendapatkan laporan bahwa ada STB yang didistribusikan kader partai tertentu. Kemudian kami kejar dan sumbernya (STB) dari macam-macam, ada dari Kominfo, partai a, dan partai b. Saya tidak mau buka partai apa itu di dalam rapat ini," kata TB Hasanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Dia mengatakan, tidak semua partai politik memiliki dan berafiliasi dengan lembaga penyiaran televisi sehingga seharusnya distribusi STB bisa selesai sebelum tahun 2023.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Tepat Urus Migrasi ke TV Digital

Menurut dia, apabila distribusi STB dilakukan di tahun 2023, maka dikhawatirkan akan menjadi sarana partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan akan meningkatkan elektabilitas.

"Kalau di tahun 2023 jadi sarana untuk berkomunikasi maka mau tidak mau, suka tidak suka akan meningkatkan elektabilitas (partai politik). Sehingga pembagian STB jadi sarana politik," ujarnya.

Dia menjelaskan, temuan di lapangan terkait distribusi STB tersebut, harus menjadi pertimbangan semua pihak agar pendistribusian-nya bisa segera selesai. Langkah itu menurut dia agar berbagai kecurigaan yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisasi.

Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan apa yang disampaikan lembaga penyiaran multipleksing dalam RDPU Komisi I DPR sangat mengejutkan.

Karena menurut dia, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan pemerintah dijelaskan bahwa data orang miskin selalu diperbaharui, namun ternyata yang disampaikan ke lembaga multipleksing sudah "out of date".

Baca Juga: Kominfo Diminta Gencarkan Lagi Sosialisasi TV Digital

"Saya lebih fokus terhadap penerima STB yaitu masyarakat miskin, dan ternyata dari paparan yang disampaikan, dipastikan banyak kendala dan harus menjadi perhatian kita," ujarnya.

Komentar