Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan adanya kebocoran data milik pemerintah di internet, meski demikian ia membantah data-data yang bocor itu sebagai rahasia.
Mahfud, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, mengatakan telah menerima informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Deputi VII Kemenkopolhukam yang membawahi bidang keamanan siber terkait data-data tersebut. Hasilnya, klaim dia, tidak ada data yang sifatnya rahasia.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud, Senin (12/9/2022).
Menurut Mahfud kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Data-data itu disebarkan Bjorka di forum online peretas, disertai sampel yang bisa diakses oleh publik secara gratis.
Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.
Baca Juga: Sederet Pejabat yang Datanya Dibocorkan oleh Bjorka
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9/2022) kemarin. [Antara]
