Mahfud MD: Wacana Prabowo-Gibran Mundur Satu Paket Bisa Gagalkan Pemakzulan

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai wacana Presiden Prabowo Subianto ikut mundur apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri tidak masuk akal.

Menurutnya, gagasan tersebut justru berpotensi menggagalkan proses konstitusional yang tengah berjalan terkait Gibran.

Mahfud menilai persoalan yang dihadapi Gibran tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan tuntutan agar Prabowo ikut melepaskan jabatannya. Pasalnya, Presiden tidak memiliki persoalan hukum yang sama dengan Wapres terkait polemik dokumen pendidikan.

"Kalau itu pikirannya itu akan menyebabkan proses ini terhenti, karena gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang, dikutip Rabu (11/11/2026).

"Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah gitu ya dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan karirnya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu dan tidak ada yang menggugat juga kan," tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, kritik publik terhadap Prabowo merupakan persoalan berbeda dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengaitkan nasib jabatan Presiden dengan persoalan Gibran.

"Siapapun presidennya kita kritik. Mana ada presiden di Indonesia tidak dikritik, kan, kalau soal dikritik dan mari kita terus kritik," tegasnya.

Mahfud menduga wacana pengunduran diri satu paket sengaja dimunculkan untuk menghentikan proses terhadap Gibran. Sebab, tuntutan agar Prabowo ikut mundur dinilai sulit mendapatkan dukungan politik dari partai-partai.

"Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran (Gibran). Karena pasti ditolak oleh semua partai kok (kalau) dua-duanya," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud tidak mempersoalkan apabila Prabowo mendapatkan keuntungan politik dari situasi pengunduran diri atau pemakzulan Gibran, selama persoalan tersebut tetap diselesaikan sesuai konstitusi.

Menurutnya, persoalan politik setelah proses tersebut selesai tetap bisa menjadi ruang kritik publik. Karena itu, tidak ada alasan untuk mencampuradukkan penyelesaian status Gibran dengan tuntutan agar Prabowo ikut mundur.

"Kalau satu paket tuh ndak masuk akal itu hanya ingin menggagalkan seluruh proses yang sudah berjalan (soal Gibran), gak bisa satu paket," pungkasnya.