Ditagih Bayaran Pemerintah Kanada, Google Blokir Konten Berita

Suara.com - Google memblokir beberapa pengguna asal Kanada untuk melihat konten berita.

Langkah ini merupakan uji coba tanggapan potensial terhadap tagihan berita online pemerintah Liberal.

Juga dikenal sebagai Bill C-18, Online News Act akan meminta raksasa digital seperti Google dan Meta, pemilik Facebook, untuk menegosiasikan kesepakatan yang akan memberi kompensasi kepada perusahaan media Kanada karena menerbitkan ulang konten mereka di platform mereka.

Perusahaan tersebut mengatakan pada Rabu (22/2/2023) bahwa untuk sementara waktu membatasi akses ke konten berita untuk di bawah empat persen pengguna Kanada, karena menilai kemungkinan tanggapan terhadap RUU tersebut.

Perubahan tersebut berlaku untuk mesin pencari di mana-mana serta fitur Temukan di perangkat Android, yang membawa berita dan berita olahraga.

Semua jenis konten berita terpengaruh oleh pengujian yang akan berlangsung selama sekitar lima minggu, kata perusahaan itu.

Perbesar

Itu termasuk konten yang dibuat oleh penyiar dan surat kabar Kanada.

"Kami secara singkat menguji tanggapan produk potensial terhadap Bill C-18 yang berdampak pada persentase yang sangat kecil dari pengguna Kanada," kata juru bicara Google Shay Purdy dalam pernyataan tertulis, menanggapi pertanyaan dari The Canadian Press, dikutip CTVNews, Kamis (23/2/2023).

Perusahaan menjalankan ribuan tes setiap tahun untuk menilai setiap potensi perubahan pada mesin pencarinya, tambahnya.

Baca Juga: Nyasar Gegara Ikuti Google Maps, Ini 4 Cerita Pengemudi yang Apes Masuk Hutan Angker hingga TPU

"Kami sepenuhnya transparan tentang kekhawatiran kami bahwa C-18 terlalu luas dan, jika tidak diubah, dapat berdampak pada produk yang digunakan dan diandalkan warga Kanada setiap hari," kata Purdy.

Seorang juru bicara Menteri Warisan Kanada Pablo Rodriguez mengatakan, Kanada tidak akan terintimidasi dan menyebutnya mengecewakan bahwa Google meminjam dari buku pedoman Meta.

Tahun lalu, perusahaan itu mengancam akan memblokir berita dari situsnya sebagai tanggapan atas RUU tersebut.

"Ini tidak berhasil di Australia, dan tidak akan berhasil di sini karena orang Kanada tidak akan terintimidasi. Pada akhirnya, yang kami minta dari raksasa teknologi hanyalah memberikan kompensasi kepada jurnalis saat karya mereka digunakan," kata juru bicara Laura Scaffidi dalam sebuah pernyataan.

"Warga Kanada perlu memiliki akses ke berita berkualitas dan berbasis fakta di tingkat lokal dan nasional, dan itulah mengapa kami memperkenalkan Undang-Undang Berita Online. Raksasa teknologi harus lebih transparan dan akuntabel kepada warga Kanada."

Rodriguez berpendapat RUU itu, yang mirip dengan undang-undang yang disahkan Australia pada 2021, akan "meningkatkan keadilan" di pasar berita digital dengan menciptakan kerangka kerja dan proses tawar-menawar bagi raksasa online untuk membayar outlet media.