Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menyiapkan sejumlah infrastruktur digital untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 mendatang.
Menkominfo Budi Arie menjelaskan kalau sejumlah upaya itu mencakup layanan telekomunikasi yang berkualitas, penyediaan akses internet, data center (pusat data), hingga jaminan layanan logistik.
"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu," ungkap Budi Arie, dikutip dari siaran pers, Kamis (30/11/2023).
Budi Arie menyatakan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS) dilakukan demi menjaga pelaksanaan Pemilu, terutama penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal.
Guna menjaga kualitas layanan, Kementerian Kominfo pun berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.
"Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024," papar dia.
Bahkan Kominfo sudah menyiapkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi. Dicontohkan Budi Arie, salah satunya yakni Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 GB memory, 5.99 TB storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024," imbuhnya.
Ia melanjutkan, Kominfo telah memberikan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Hal itu bisa ditujukan untuk menyebarkan informasi soal Pemilu Damai 2024.
Kemudian untuk kebutuhan logistik, Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20 persen dari 7.320 kelurahan memiliki titik layanan pos.
"Jaringan pos juga telah mencakup 100 persen kelurahan di Indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," urai dia.
Lebih lanjut Budi Arie mengungkapkan, PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya yakni pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
"Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU," jelasnya.
TERPOPULER
