Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Keduanya akan bekerja sama untuk pengembangan layanan publik berbasis digital hingga proyek pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dinamakan Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, dukungan dan kerja sama Tony Blair Institute for Global Change (TBI) akan membantu Pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital serta pengembangan layanan publik berbasis digital.
“Kami membicarakan tentang akselerasi transformasi digital di Indonesia. Pembahasan mencakup diskusi tentang data center, konektivitas soal pemanfaatan teknologi terbaru, digital ID, juga concern soal generative AI yang saat ini perkembangannya mempunyai lompatan kuantum dengan risiko yang tak terduga,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor Kominfo pada Jumat (19/4/2024) lalu.
Menkominfo menyebut kolaborasi dengan TBI akan terus berlanjut dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo.
"Kami mengakui, dukungan TBI untuk beberapa agenda Kominfo, dan berharap kerja sama di masa depan berjalan lebih lancar, dan sesuai dengan kebijakan internal yang ada," lanjut dia.
Sementara itu Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menjelaskan, pembahasan mengenai percepatan transformasi digital nasional secara khusus berkaitan dengan implementasi SPBE yang menjadi tugas Kementerian Kominfo.
“SPBE itu sudah dibagi pekerjaan masing-masing kementerian dan lembaga. Kominfo bertanggung jawab untuk interoperabilitas server yang ada di kementerian dan lembaga, baik pemerintah daerah maupun pusat. Lalu menyatukan 27.400 aplikasi yang tersebar di masing-masing instansi. Juga dibahas mengenai infrastruktur pendukung data center,” beber Nezar di sesi terpisah.
Nezar Patria menyatakan, pertemuan diisi dengan diskusi mengenai arti penting kepemimpinan digital untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh.
Berkaca pada pengalaman Inggris, lanjut dia, diperlukan satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memimpin atau mengorkestrasi proses transformasi digital.
"Tadi, dengan Tony Blair dan timnya kita coba diskusikan pengalaman negara itu agar ada semacam digital leadership. Kalau satu otoritas mendapat semacam amanat atau wewenang ini akan lebih sempurna lagi,” tuturnya.
Mengenai identitas digital yang akan menggantikan e-KTP, Wamenkominfo menyatakan menjadi pembahasan penting sebagai bagian dari digitalisasi layanan pemerintah.
"Identitas digital juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Sebab, ini memegang peranan penting untuk digitalisasi sebuah negara," tandasnya.
TERPOPULER
