Kominfo soal Internet 6G: Indonesia Negara Konsumen Teknologi, Bukan Produsen

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut menyoroti soal perkembangan internet di dunia, mulai dari 4G yang beralih ke 5G, dan kini mulai dibahas lagi soal internet 6G.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail mengakui kalau Indonesia harus bijak untuk menyikapi perkembangan teknologi seperti 6G. Sebab, Indonesia adalah negara konsumen teknologi, bukan produsen.

"Kita sebagai negara konsumen teknologi, karena kita bukan negara produsen, banyak sekali ketergantungan kita kepada produsen country harus bijak ya," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Ismail menilai, jangan sampai Indonesia buru-buru menerapkan sebuah teknologi baru yang memerlukan biaya besar. Lebih lagi internet generasi keenam itu harus dibangun dari barang-barang impor.

"Jangan sampai kita menerapkan sebuah teknologi baru dengan biaya yang besar, devisa nasional, karena ini pasti belanjanya banyak barang impor, namun nilai manfaatnya buat masyarakat itu tidak secara nyata diperoleh," paparnya.

Menurutnya, menyediakan investasi besar seperti internet 6G akan membuat masyarakat bertanya-tanya apakah nanti tarif bakal naik karena adanya teknologi baru.

"Sementara sebagian masyarakat merasa bahwa dengan yang sekarang (4G) juga sudah bisa melakukan aktivitasnya dengan baik," imbuhnya.

Ismail berpandangan kalau upaya terbaik Pemerintah yang paling tepat saat ini adalah membangun infrastruktur internet sesuai kebutuhan. Ia menilai kalau itu lebih penting ketimbang terjebak pada perkembangan teknologi saat ini.

"Jadi kita supaya tidak terombang-ambing lah. Setiap perubahan teknologi kita hanya apa ya bahasanya, latah, ikut-ikutan gitu. Butuh ini butuh itu. 5G-6G kapan," beber dia.

"Tapi setelah dibangun dengan devisa besar, ya pendapatan operator juga enggak naik-naik amat. Karena kalau dinaikkan ya tarifnya, masyarakat akan merasa berat untuk membayar kuota per bulan. Jadi kita harus menyesuaikan pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan kebutuhan," tandasnya.