Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim bakal mendengarkan dan merespons aspirasi dari para pengemudi ojek online (ojol).
Diketahui para driver ojol ini ramai-ramai protes soal adanya perbedaan tarif antara pengantaran makanan, paket, dan penumpang pada Kamis (29/8/2024) kemarin.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut kemungkinan adanya revisi atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2012 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.
“Pemerintah tetap mendengarkan, melihat input dari para ojek online. Kita terus mendengarkan aspirasi dan akan mengkomunikasikan lebih lanjut apa yang menjadi keluhan para mitra driver ojol,” ungkap Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kominfo, Senin (2/9/2024).
Budi Arie menekankan, kebijakan mengenai tarif pengantaran makanan, paket, dan ride ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Tarif itu juga (urusan) pemerintah daerah. Bisa berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain,” timpal dia.
![Menkominfo Budi Arie Setiadi saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (1/8/2024). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/02/27541-menkominfo-budi-arie-setiadi.jpg)
Oleh karenanya, Kementerian Kominfo telah merencanakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aplikator.
“Kementerian Kominfo sudah mengatur hal tersebut sehingga konsolidasi akan terus dilakukan. Pengguna ojol kan juga perlu didengarkan juga. Sudah, dalam waktu ini kita akan konsolidasi terus semuanya supaya harmonisasinya bisa berjalan,” tutur Budi Arie.
Lebih lanjut dia menegaskan tekad Pemerintah untuk memastikan semua aspirasi masyarakat, khususnya pengemudi ojol diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.
Baca Juga: Satu Dekade Jokowi, Menkominfo Klaim Kecepatan Internet Indonesia Kini Naik 10 Kali Lipat
“Melalui dialog yang intensif dan koordinasi yang baik antara semua pihak, diharapkan akan tercipta regulasi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang pasti, kita (Pemerintah) ingin berbuat yang terbaik untuk para pekerja ojol di Indonesia,” tegasnya.
