Suara.com - Organisasi OCCRP membuat kehebohan di media sosial usai memasukkan mantan Presiden RI Jokowi sebagai salah satu finalis Tokoh Terkorup Dunia Tahun 2024. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu mengaku tak kaget dengan laporan OCCRP.
Ia berpendapat serta menduga bahwa korupsi Jokowi tersebar di beberapa kluster serta modus. Sebagai informasi, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merupakan jaringan jurnalis investigasi global dengan anggota yang berada di enam benua.
Lembaga yang berdiri sejak 2006 ini kerap menyelidiki kejahatan terorganisir dan korupsi. OCCRP merilis laporan bahwa terdapat lima finalis dengan suara terbanyak pada 2024.
Kelima finalis tersebut adalah Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
"Ini dugaan kluster korupsi Jokowi sehingga masuk final pemimpin terkorup di dunia 2024," tulis akun X milik Muhammad Said Didu (@msaid_didu). Ia mengungkap bahwa publik memang heboh saat mengetahui daftar OCCRP. Meski begitu, Said Didu mengaku tak kaget mengingat ia sudah menduga sebelumnya.
"31 Desember 2024 bangsa Indonesia bagai kena petir di siang bolong karena organisasi OCCRP mengumumkan mantan Presiden RI Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Banyak yang kaget, tapi saya adalah salah seorang yang tidak kaget. Karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama Jokowi menjabat memang sangat marak," kata Said Didu.
Insinyur sekaligus pegiat media sosial tersebut menjelaskan adanya lima kluster terkait dugaan korupsi Jokowi.
"Kluster pertama adalah kluster yang ditunjukkan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi. Masih ingat dulu? Ditutupnya kasus pelanggaran hutan, kemudian kasus 3,3 juta hektar sawit hilang begitu saja. Saya punya keyakinan itu ada kaitan untuk melanggengkan kekuasaan. Kluster kedua yaitu memenjarakan lawan-lawan politik. Kita masih ingat kasus menteri yang terlibat dihilangkan begitu saja. Sudah diperiksa, tapi tidak dilanjutkan. Kasus impor garam, minyak goreng, HPH, BTS, dan masih banyak kasus lain," ungkap Said Didu.
Mantan petinggi di Kementerian BUMN itu menjelaskan bahwa kluster ketiga ada kaitan dengan ambisi pribadi. Menurut Said Didu, warisan Jokowi seperti kereta cepat dan IKN justru merugikan negara.
Selain itu, kasus penyelundupan nikel oleh para elite diduga sengaja ditutupi oleh Jokowi. Kluster keempat yaitu meroketnya hutang negara untuk 'bansos pencitraan' ala Jokowi.
"Kluster kelima yaitu menyogok oligarki. Oligarki sendiri penyokong utama kekuasaan Jokowi 10 tahun. Mereka para oligarki ini mendapat fasilitas di pertambangan, perkebunan, dan segala macam," pungkas Said Didu. Pendapat Said Didu tersebut viral di X usai mendapat 1.200 retweet dan ribuan tanda suka dari netizen.
TERPOPULER
