Menurut YLBHI, revisi UU TNI tersebut membuka potensi kembalinya dwifungsi ABRI yang justru bertentangan dengan amanat reformasi, mengancam demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM).
Lebih lanjut, RUU TNI dinilai bertolak belakang dengan agenda reformasi yang seharusnya mendorong fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Jika undang-undang tersebut diterapkan, maka TNI dapat kembali ke ranah sosial-politik dan ekonomi-bisnis, sebagaimana hal serupa juga terjadi di era Orde Baru.
Oleh karena itu, tak sedikit publik yang turut mengkhawatirkan hal tersebut.
"Ini alasan kenapa pemerintah tidak memperbaiki sektor pendidikan, karena rakyat bodoh bisa diberdayakan untuk kepentingan pemerintah dan murah pula, paling per orang 50 ribu," komentar @kaca**********
"Ya Allah jujur kalau dilihat dari sisi lain kasihan, karena mereka dengan entengnya mengiyakan demo buat pemerintah mungkin untuk upah seminimum mungkin biar bisa menghidupi dirinya," tambah @ells*********
"Nggak tau kenapa, tapi mendukung. Bukti mental rakyat harus diubah, kalau gini terus akan selamanya jadi mainan," timpal @pansea**********
"Nah ini contoh grassroot, mereka nggak akan sadar, tunggu bener-bener nggak ada lagi sewa buzzer atau orang-orang yang begitu baru deh pada sadar negaranya lagi hancur," sambung @n928*********
"Bisa lihat kan level pendidikan negara ini. Malu sih kalau sampai sekarang masih apatis dan merasa efeknya nggak berdampak ke kalian," tulis @inie*****
TERPOPULER
