Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan bahwa pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) ditargetkan rampung Agustus 2025.
Ia beralasan kalau belum terbentuknya Lembaga PDP ini karena masih dalam tahap harmonisasi. Lebih lagi pembahasan terus dilakukan karena terdapat sekitar 200 pasal untuk penyusunan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya. Jadi harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu," ungkapnya saat ditemui di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).
Ia mengharapkan Lembaga PDP bisa dibentuk setidaknya Agustus 2025.
"Kami harapkan bisa segera selesai kami sih menargetkan paling tidak ya Agustus sudah bisa selesai," lanjut dia.
Nezar tak menampik kalau rencana pembentukan Lembaga PDP ini dikebut karena imbas kebijakan transfer data pribadi yang diatur dalam kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat.
"Iya kalau bisa seperti ini, jadi kita bisa speed up prosesnya sehingga kejelasan yang diminta itu kita bisa berikan," imbuhnya.
Di sisi lain Nezar Patria meminta publik untuk tidak salah paham soal kebijakan transfer data pribadi yang termasuk dalam kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat.
Ia menerangkan kalau Indonesia menganut prinsip data flows with condition yang diartikannya sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Nezar juga mengutip Pasal 56 UU PDP, yang berisi 'Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini'.
"Terutama di Pasal 56, di mana transfer data pribadi keluar itu, itu diatur gitu kan ada prinsip adekuasi dan kalau itu tidak sesuai dengan standar yang dibuat maka harus ada persetujuan si pemilik data. Demikian yang diatur di undang-undang PDP," kata Nezar saat ditemui di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).
"Dan ini prosesnya masih terus berjalan dan harap jangan ada salah paham itu bukan berarti Indonesia bisa mentransfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh undang-undang PDP yang disahkan di sini," lanjutnya.
Nezar mengatakan kalau saat ini masih terjadi pembahasan antara AS dengan Pemerintah RI, yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian.
Ia juga tak bisa memastikan apakah kebijakan ini berlaku 1 Agustus 2025 sesuai pengumuman awal. Sebab dalam joint statement yang beredar beberapa waktu lalu, Nezar berkilah kalau pembahasan masih umum, belum teknis.
"Iya (belum jelas berlaku 1 Agustus 2025: red). Itu tergantung dari finalisasi yang dilakukan antara pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia. Untuk hal teknisnya ya, kan kemarin itu kan baru secara umum. Ini kan mau dikonfigurasi secara teknis bagaimana itu dilakukan kalau di kita kan kita sudah siap," paparnya.
TERPOPULER
