- CEO Toge Productions Kris Antoni keluhkan tagihan pajak yang dinilai tidak adil.
- Toge Productions pertimbangkan pindah kantor utama dari Indonesia ke Malaysia.
- Ditjen Pajak klaim proses pemeriksaan dilakukan secara profesional sesuai undang-undang.
Suara.com - Curhatan publisher game asli Indonesia, Toge Productions tentang 'pajak besar' viral di media sosial. Menanggapi kehebohan tersebut, akun resmi Direktorat Jenderal Pajak akhirnya buka suara pada Rabu (26/02/2026).
Sebagai informasi, CEO Toge Productions, Kris Antoni, merasa bahwa ia 'ditodong' oleh pajak yang terlalu besar.
Ia bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan kantor utama ke luar negeri (LN), terutama Malaysia, sementara cabang di Indonesia hanya untuk pemasaran saja.
Postingan milik Kris Antoni viral setelah menerima ribuan Retweet serta tayang lebih dari 2,5 juta kali.
Akun X resmi milik Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DitjenPajakRI) buka suara terkait kehebohan di industri game.
Mereka tak membahas Toge Productions, namun cuitan itu diyakini sebagai balasan untuk cuitan viral Kris Antoni.

Menurut Ditjen Pajak RI, mereka mengklaim telah melakukan penghitungan pajak secara adil dan proporsional.
Namun, postingan tak membahas terkait amortisasi serta kapitalisasi biaya pengembangan game yang pernah dikeluhkan oleh Kris Antoni.
"Kami memahami perhatian dan kepedulian publik, khususnya dari pelaku industri game dan kreatif, terkait isu yang sedang berkembang. Kami ingin menyampaikan bahwa DJP terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan, sehingga tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi Wajib Pajak tertentu. Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Kami juga menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku," bunyi pernyataan resmi Ditjen Pajak RI.
Sempat diserang netizen, Ditjen Pajak RI menegaskan bahwa mereka mendukung industri game Indonesia. Mereka berkomitmen melakukan pendampingan maksimal serta layanan perpajakan kepada perusahaan lokal.
"DJP menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi perpajakan dari sumber resmi DJP," pungkas akun Ditjen Pajak RI.
Pernyataan Ditjen Pajak menuai beragam komentar dari netizen.
"Ngomong muter-muter doang, nggak papa min biarin Toge Production pindah negara biar lebih baik dan gausah ada penyelesaian. Lagian orang dzalim kayak kalian bakal kesiksa di dunia dan masuk neraka, soalnya kita nggak bakal maafin," tulis @fr**l*n_.
"Pantes banyak startup buatan Indonesia yang pindah kewarganegaraan jadi SG. Traveloka, Dana, dan lain-lain. Temen gue juga kerja di hospitality company, di ASEAN ada branch di Singapura, Malaysia, Thailand. Ini company punya beberapa klien di Indonesia, tapi sampai hari ini perusahaannya nggak mau buka cabang di Indonesia," cuit @f**ab**uhammad
Publisher Game Indonesia Ingin Pindah ke Malaysia Gegara Pajak Besar