Hornet Diminta Dihapus dari App Store dan Play Store, Komdigi Ungkap Masalahnya

Suara.com - Perkembangan platform digital di Indonesia semakin diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan penyelenggara layanan internet. 

Pemerintah tidak hanya menyoroti konten yang beredar di ruang digital, tetapi juga memastikan setiap platform yang menyasar pengguna Indonesia memenuhi kewajiban hukum dan tata kelola sistem elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini mengambil langkah terhadap Hornet, setelah menerima laporan masyarakat terkait platform tersebut. 

Pemerintah juga menyoroti status pendaftaran Hornet sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan, laporan masyarakat mengenai keterkaitan Hornet dengan kampanye LGBTIQ+ menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengawasan terhadap platform tersebut.

“Komdigi menerima aduan dari masyarakat mengenai keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+. Hal ini menjadi perhatian karena ada nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap platform yang beroperasi di Indonesia,” jelas Alexander dalam keterangan resminya, Sabtu (15/8/2026).

Namun, menurut Alexander, persoalan Hornet tidak hanya berkaitan dengan konten yang tersedia di platform. Pemerintah juga menemukan persoalan kepatuhan terkait kewajiban pendaftaran sebagai PSE.

“Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander.

Komdigi Minta Hornet Dihapus dari Toko Aplikasi

Sebagai tindak lanjut, Komdigi telah meminta penyedia toko aplikasi untuk melakukan delisting terhadap Hornet dari layanan yang dapat diakses pengguna di Indonesia.

Permintaan tersebut ditujukan kepada Apple App Store dan Google Play Store. Dengan langkah ini, pemerintah mendorong agar aplikasi Hornet tidak lagi tersedia bagi pengguna Indonesia melalui dua platform distribusi aplikasi tersebut.

“Kami sudah minta App Store dan Play Store agar aplikasi tersebut segera di-delisting. Ini bagian dari penegakan aturan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajibannya di Indonesia,” kata Alexander.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap platform digital tidak hanya diarahkan kepada perusahaan teknologi yang beroperasi secara langsung di Indonesia. 

Platform yang menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia juga dituntut memenuhi ketentuan nasional.

Alexander menegaskan, kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara platform digital tanpa melihat asal negara, skala perusahaan, maupun jumlah penggunanya.

“Ruang digital Indonesia bukan ruang tanpa aturan. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum Indonesia,” tegasnya.

Bukan Hanya Hornet

Komdigi juga mengindikasikan bahwa pengawasan serupa dapat dilakukan terhadap platform lain yang memiliki layanan sejenis.

Alexander mengatakan, pihaknya akan memproses aplikasi lain yang dinilai memiliki persoalan serupa. Dengan demikian, langkah terhadap Hornet menjadi bagian dari pengawasan yang lebih luas terhadap kepatuhan platform digital di Indonesia.

Pengawasan tersebut mencakup dua aspek sekaligus, yakni konten yang beredar di ruang digital dan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban hukum serta tata kelola sistem elektronik.

“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang ingin menyediakan layanan digital bagi masyarakat Indonesia harus hadir secara bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Alexander.

Pemerintah Perketat Pengawasan Platform Digital

Komdigi menyatakan akan terus menindaklanjuti laporan dan aduan masyarakat terkait layanan digital. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia toko aplikasi, dalam menjalankan pengawasan tersebut.

Kasus Hornet memperlihatkan bahwa keberadaan platform digital di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan dari sisi konten, tetapi juga tuntutan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Bagi penyelenggara platform, kewajiban pendaftaran PSE menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan layanan digital yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.