REGIONAL:
- SAFEnet dan Remotivi melaporkan 74 persen dari 127 kasus moderasi konten karhutla berasal dari permintaan pemerintah.
- Kementerian Komdigi pada Jumat 13 November 2026 mengajak kedua lembaga tersebut mencocokkan data karena catatannya berbeda.
- Platform X mencatat moderasi tertinggi sebanyak 56 konten, disusul Threads dengan pembatasan geolock pada 25 konten.
Suara.com - Temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memunculkan pertanyaan soal transparansi moderasi konten digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini mengajak kedua lembaga tersebut mencocokkan data, setelah laporan mereka menyebut 74 persen konten yang dimoderasi berasal dari permintaan pemerintah.
Angka tersebut merujuk pada 94 konten dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola SAFEnet serta Remotivi.
Temuan ini menjadi sorotan karena menunjukkan besarnya porsi moderasi yang dikaitkan dengan permintaan Komdigi.
Namun, pihak kementerian menyatakan belum mengetahui secara rinci kasus mana saja yang masuk dalam perhitungan tersebut. Komdigi pun mengaku siap membuka data internal untuk memeriksa kesesuaian angka yang dipublikasikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan temuan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari kontrol publik yang perlu dihargai.
"Data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih. Artinya, kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja gitu," kata Mediodecci, dalam agenda Ngopi Bareng, Jumat (13/11/2026).
Komdigi Belum Menemukan Kecocokan Data 94 Konten
Mediodecci menjelaskan, data yang tercatat dalam sistem Komdigi terekam secara otomatis sehingga dapat ditelusuri kembali. Karena itu, ia mendorong verifikasi untuk memastikan apakah data yang disampaikan SAFEnet dan Remotivi sesuai dengan catatan kementerian.
"Nah, kemudian kami juga melihat bahwa ini perlu dicek apakah memang perlu diverifikasi ulang, apakah memang data yang disampaikan oleh kedua lembaga itu benar-benar ada," ujarnya.
Ia juga menyoroti angka 74 persen yang menurutnya perlu dibaca berdasarkan konteks dan rincian kasus. Komdigi mengaku belum mengetahui identitas 94 kasus yang menjadi dasar perhitungan laporan tersebut.
"Nah, ini perlu dilihat bahwa datanya perlu dibaca secara utuh, karena ternyata 74 persen itu adalah 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola. Dan bahkan 94 kasus itu sendiri kami belum tahu yang mana. Kita coba cek secara periode saja angkanya tidak ketemu. Artinya, angka yang tercatat di Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu," jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan catatan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Komdigi bahkan menyebut jumlah moderasi dalam sistem internalnya berpotensi lebih besar dibandingkan angka yang ditemukan kedua lembaga.
Meski demikian, perbedaan tersebut belum dapat disimpulkan sebelum kedua pihak melakukan pencocokan data secara langsung.
"Makanya saya coba ajak kita bertemu secara dialogis, itu akan lebih enak. Kalau mau cek data boleh, karena pada dasarnya data di Komdigi itu terbuka untuk penanganannya," tambah Mediodecci.
TERPOPULER