Ratusan Link Sekali Kirim! Begini Cara Komdigi Meminta Platform Hapus Konten

Suara.com - Penghapusan sejumlah konten terkait demonstrasi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial belakangan menjadi sorotan.

Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik proses takedown tersebut, ada mekanisme panjang yang harus dilalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama platform digital.

Komdigi mengungkapkan, satu kali pengiriman notifikasi kepada platform dapat berisi 200 hingga 400 tautan konten yang diduga melanggar aturan.

Meski demikian, permintaan penghapusan tidak serta-merta membuat seluruh konten langsung dihapus. Platform tetap memiliki ruang untuk memeriksa dan memberikan tanggapan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pemerintah memiliki batas kewenangan dalam mengawasi konten di ruang digital. Karena itu, setiap permintaan penghapusan harus melalui prosedur yang berlaku.

"Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor," kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Komdigi Bisa Kirim 400 Link dalam Sekali Notifikasi.

Mediodecci menjelaskan, penanganan konten digital dapat bermula dari berbagai sumber, mulai dari patroli siber, laporan masyarakat, hingga permintaan aparat penegak hukum (APH).

Setiap laporan yang masuk tidak langsung diteruskan kepada platform. Komdigi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, termasuk memverifikasi bukti pendukung dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.

Jika dinilai memenuhi ketentuan, Komdigi akan mengirimkan notifikasi kepada platform digital dalam bentuk satu kelompok laporan atau batch. Dalam satu kali pengiriman, jumlah tautan yang disertakan bisa mencapai ratusan.

"Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang harus mereka respons," ujar Mediodecci.

Namun, tidak semua permintaan tersebut otomatis disetujui. Platform tetap memiliki kesempatan untuk memeriksa konten yang dilaporkan, menyampaikan keberatan, maupun meminta tambahan waktu.

"Dan perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform. Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi," jelasnya.

Ada Tiga Kategori Konten yang Dianggap Mendesak

Dalam proses penanganannya, Komdigi juga membedakan konten berdasarkan tingkat urgensi. Mediodecci menyebut ada tiga kategori konten yang masuk prioritas mendesak, yakni terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

"Makanya kategori untuk konten yang mendesak itu tidak banyak. Yang pertama adalah konten terorisme, kedua adalah konten pornografi anak, dan kategori ketiga berdasarkan PM5 adalah konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum," ungkapnya.

Untuk kategori mendesak tersebut, platform diberikan waktu 12 jam untuk memberikan tanggapan.

Apabila tidak ada respons, laporan dapat diproses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai bagian dari pemantauan kepatuhan platform.

Meski begitu, hitungan waktu 12 jam tidak langsung dimulai sejak laporan pertama kali diterima Komdigi. Ada tahapan verifikasi dan komunikasi yang harus diselesaikan sebelum permintaan resmi masuk ke sistem.

"Jadi argonya jalan itu justru ketika sudah masuk ke sistem, jadi ada jeda waktu. Dan ketika 12 jam mendapat tanggapan itu, apabila ada tanggapan yang meminta-misal platform keberatan atas perintah atau platform meminta waktu tambahan untuk melakukan verifikasi-tetap dikasih. Jadi yang dibutuhkan itu adalah tanggapan dulu," paparnya.

Perjudian Online dan Pornografi Bisa Diblokir Langsung

Di luar mekanisme pengajuan takedown yang melalui tahapan verifikasi, Komdigi menyebut terdapat dua jenis konten yang dapat ditangani melalui pemblokiran langsung, yakni perjudian daring dan pornografi.

Meski demikian, proses pemblokiran tetap melibatkan komunikasi dan koordinasi dengan platform digital, termasuk dengan mempertimbangkan pedoman komunitas atau community guidelines yang berlaku di masing-masing layanan.

Sementara itu, untuk konten terlarang lainnya, Komdigi perlu mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai jenis pelanggarannya.

Salah satu contohnya adalah konten yang berkaitan dengan perdagangan ilegal.

"Nah, selain daripada itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi dari instansi yang berwenang atas muatan konten yang dilarang tersebut. Misalnya, ketika kita bicara konten yang sifatnya perdagangan ilegal," kata Mediodecci.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penghapusan konten di media sosial bukan sekadar soal pemerintah meminta dan platform langsung menghapus. Ada proses pemeriksaan laporan, verifikasi bukti, pengiriman notifikasi, kesempatan bagi platform untuk merespons, hingga pemantauan kepatuhan melalui SAMAN.