- Bareskrim Polri memblokir 322 rekening serta menyita aset senilai Rp28 miliar pada 16 November 2026.
- Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemberantasan judi online memerlukan kerja sama erat antara Kemkomdigi dan Polri.
- Jaringan judi online memanfaatkan QRIS, rekening UMKM, serta infrastruktur teknologi yang tersebar di lintas negara.
Tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks karena pelaku memanfaatkan berbagai kanal pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi.
![Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.. [Komdigi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/18/23156-menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid.jpg)
Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, jaringan perjudian daring diketahui menggunakan QRIS hingga rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penggunaan rekening UMKM berpotensi merugikan pemilik usaha yang identitas atau rekeningnya disalahgunakan untuk menampung dana perjudian.
Meutya mengingatkan bahwa penindakan terhadap rekening yang terindikasi terlibat harus dilakukan secara cermat agar tidak berdampak pada masyarakat yang justru menjadi korban penyalahgunaan.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Kondisi ini membuat proses identifikasi rekening dan penelusuran transaksi menjadi sangat penting.
Penindakan harus mampu membedakan pihak yang benar-benar terlibat dalam jaringan perjudian dengan masyarakat yang rekeningnya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan mereka.
Jaringan Judi Online Beroperasi Lintas Negara
Selain memanfaatkan sistem pembayaran digital, jaringan judi online juga beroperasi dengan infrastruktur yang tersebar di berbagai negara.
Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang digunakan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Operasi lintas negara membuat penanganan kejahatan digital membutuhkan kemampuan investigasi yang lebih kuat.

Aparat harus menelusuri hubungan antara pelaku, infrastruktur teknologi, rekening penampung, hingga aliran dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut.
Meutya menilai sinergi Kemkomdigi dan Polri perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital dan mempercepat pertukaran informasi.
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital
Penurunan perputaran dana judi online sebesar 12,9 persen pada semester pertama 2026 menjadi salah satu perkembangan dalam upaya pemerintah menekan aktivitas perjudian daring.
Namun, masih adanya jaringan yang memanfaatkan infrastruktur lintas negara dan berbagai layanan pembayaran menunjukkan bahwa tantangannya belum selesai.
Pemerintah ingin memastikan pemberantasan tidak berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar bandar, jaringan operasional, serta aliran dana yang menopang aktivitas perjudian.