- Kementerian Komunikasi dan Digital mengkaji aturan tarif kurir online dengan mempertimbangkan risiko, penanganan, dan waktu tunggu di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
- Menteri Meutya Hafid menyatakan kebijakan tersebut merespons aspirasi asosiasi FDTOI untuk membedakan formula tarif barang dari layanan transportasi penumpang.
- Penyusunan aturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan harus diselaraskan secara lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan.
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji sejumlah komponen biaya dalam penyusunan aturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui kurir online.
Skema tarif ini tidak hanya mempertimbangkan ongkos kirim, tetapi juga biaya risiko, penanganan barang atau handling, penimbangan atau weighting, hingga waktu tunggu dan parkir.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan, pemerintah telah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi pengemudi, termasuk Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI).
Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” terang Meutya dalam audiensi dengan FDTOI di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Tarif Kurir Online Perlu Hitung Risiko Barang
Meutya menjelaskan, pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan layanan transportasi penumpang. Karena itu, pemerintah menilai struktur biaya jasa kurir online perlu disusun dengan formula tersendiri.
Dalam layanan pengiriman barang, pengemudi menghadapi beban dan risiko yang beragam. Faktor tersebut dapat mencakup dimensi, berat, hingga nilai barang yang dibawa.
Kemkomdigi juga membuka kemungkinan mempertimbangkan karakteristik khusus barang yang membutuhkan penanganan tertentu.
“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” jelasnya.
Selain biaya risiko, pemerintah turut mengkaji komponen biaya handling dan weighting. Kedua komponen ini berkaitan dengan proses penanganan serta penghitungan beban barang yang diantarkan kurir.
Biaya Tunggu dan Parkir Ikut Jadi Pertimbangan
Komponen lain yang menjadi perhatian adalah biaya tunggu dan parkir. Dalam praktiknya, pengemudi kurir online tidak selalu bisa menyelesaikan pengantaran dalam waktu singkat.
Ada kondisi ketika kurir harus menunggu barang disiapkan, melakukan penanganan khusus, atau menghadapi kendala di lokasi pengantaran.
Kondisi tersebut dinilai perlu masuk dalam pembahasan tarif agar biaya jasa lebih mencerminkan aktivitas dan beban kerja pengemudi di lapangan.
Meutya menegaskan, tarif pengantaran barang dan makanan tidak bisa disamakan begitu saja dengan formula layanan transportasi penumpang.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia,” ungkap Meutya.
"Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," terangnya lagi.
Aturan Tarif Kurir Online Diselaraskan dengan Kemenhub
Penyusunan pedoman tarif kurir online merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.
Kemkomdigi mendapat mandat untuk menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan.
Namun, sejumlah komponen penghitungan tarif berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga pembahasannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” kata Meutya.
Sementara itu, masukan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait.
Salah satunya menyangkut dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
![Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid saat menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). [Komdigi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/21/60280-menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid.jpg)
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.