Suara.com - Hingga saat ini, RSUD Kabupaten Panian diminta masih merahasiakan data korban luka saat demonstrasi yang berujung rusuh di halaman kantor Bupati Deiyai pada Rabu (28/8/2019) kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pada presko Jum’at lalu menyebutkan ada pihak yang menunggangi aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Tetapi Wiranto tidak menyebut pihak yang dimaksud.
Wiranto juga menuturkan, adalah kewenangan pemerintah mau mengumumkan atau tidak data korban kerusuhan di Deiyai.
Pada malam harinya, di hari yang sama pada Jum’at (30/8/2019) Jokowi mendadak menggelar Rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi mengatakan ratas tersebut membahas penanganan di Papua dan Papua Barat.
Jokowi mengingatkan ada aturan keamanan di Indonesia. Karena itu ia mengatakan, siapapun yang melanggar hukum baik itu oknum sipil atau militer harus ditindak tegas.
Adanya statement Dari Menkopolhukam itu menjadi perbincangan, bahkan melalui akun Twitter milik juru bicara Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang menyebut ada penunggang di balik demo berujung kerusuhan di Papua justru dapat memperkeruh suasana.
Dahnil menilai Wiranto dan pejabat pemerintah lainnya kekinian semestinya tidak mengeluarkan pernyataan yang justru dapat memecah belah keadaan di Papua. Sebaiknya menurut Dahnil kekinian Wiranto dan pejabat pemerintah saling bergandengan membantu Presiden Joko Widodo dalam menjaga keutuhan NKRI.
Dan pada hari ini juga keluar Surat Imbauan dari Gubernur Papua kepada Pemerintah dan Masyarakat Papua terkait penyampaian pendapat oleh rakyat Papua sebagai wujud reaksi dari kejadian di Asrama Papua di kota Surabaya, dengan prinsip masih menebus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dan bingkai NKRI.
Video Editor: Fatikha Rizky Asteria N
