Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membahas kabar terkait pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Melalui regulasi, tenggat tersebut hingga 24 Desember. Namun, Gubernur Pramono menargetkan proses musyawarah tidak perlu berlarut-larut hingga batas akhir.
Pramono secara tegas memberikan instruksi agar kesepakatan angka upah dapat diputuskan dalam waktu singkat.
Pramono menjelaskan bahwa acuan yang digunakan dalam penetuan angka upah berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, sebagai acuan pedoman yang berlaku nasional.
