Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi Undang Undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan mengetok palu tanda pengesahan setelah seluruh fraksi serta anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.
Sebelum pengambilan keputusan, Puan menegaskan bahwa rancangan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR ini disahkan bukan karena desakan atau paksaan, melainkan melalui proses pembahasan yang matang dengan mengedepankan partisipasi publik bermakna.
Proses tersebut mencakup 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke 15 provinsi, hingga penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan, serta evaluasi menyeluruh agar selaras dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain seperti KUHAP dan KUHP.