Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi isu adanya sebuah institusi negara yang menyelundupkan 5.000 buah senjata. Untuk memuluskan aksi tersebut, nama Jokowi dicatut oleh institusi tersebut.
"Tiap-tiap presiden yang mengklarifikasikan, karena presiden itu kan penanggung jawab tertinggi," kata Asrul di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).
Namun, kemudian Politikus Partai Persatuan Pembanguan tersebut mengatakan penyampaian klarifikasi tersebut bisa dilakukan oleh pihak lain selain presiden. Asalkan orang tersebut sudah ditunjuk oleh presiden untuk mengklarifikasikannya kepada publik.
"Terserah presiden, apakah presiden bilang? Ya yang mengklarifikasi biar Pak Wapres atau Pak Menkopolhukam itu kan keputusan presiden," katanya.
Sekjen PPP mengatakan sebelum itu dilakukan oleh Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden terkait isu tersebut. Hal itu bertujuan agar tidak ada persepsi negatif di masyarakat soal hubungan antar lembaga pemerintah.
"Saya kira begini lah, karena itu sudah disampaikan ke publik, maka kemudian panglima tentu menyampaikan ke atasan, atasan beliau kan presiden, sampaikan kepada presiden dan kemudian direkam oleh presiden. Daripada kemudian itu menjadi seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak gitu loh," kata Asrul.
Sebelumnya Gatot Nurmantyo menyampaikan soal 5.000 senjata tersebut dalam acara internal silaturahmi TNI dengan Purnawirawan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017). Dalam acara tersebut hadir Menkopolhukam Wiranto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
