SuaraBandung.id - Dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri, akhirnya menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Di beberapa kesempatan saat jumpa pers lembaga yang terkait dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini, nama Jokowi selalu disebut. Ada apa?
Sebagai negara hukum dan berdaulat, polisi maupun semua lembaga negara harus bekerja sesuai undang-undang dan konstitusi. Namun, untuk kasus ini, sepertinya "ada sesuatu" hingga nama Jokowi sering disebut-sebut.
Untuk mengetahui seberapa besar "keterlibatan" Presiden Jokowi dalam kasus polisi tembak polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim, jika Presiden Jokowi yang tegas meminta kasus kematian Brigadir J diungkap.
Bahkan Komnas HAM mengadakan, penyelidikan atas kasus kematian Brigadir J adalah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, yakni mengungkapnya secara terang benderang.
Secara menyulur, dikatakan Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, lembaganya bekerja dengan koordinasi langsung pada Istana Negara melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Atas perintah Jokowi juga, dalam penyelidikan kematian Brigadir J, bukan hanya dilakukan Komnas HAM, namun juga Tim Khusus bentukan Polri.
Damanik mengatakan, kedua lembaga yang terlibat untuk mengungkap kasus ini, secara langsung berkoordinasi dengan Mahfud MD.
"Timsus punya metode, penyidik bisa punya metode nanti kami kroscek satu sama lain. Kami punya kerjasama kan, jadi saya bisa ketemu sama Timsus, sama penyidik, semua itu koordinasinya ke istana. Jadi jelas kan, apa arahan Bapak Presiden, Joko Widodo," kata Taufan kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat seperti dikutip dari suara.com.
Baca Juga: TransJakarta Buka Rekrutmen 1.801 Petugas Layanan Operasi, Ini Persyaratan dan Cara Daftarnya
Dengan antusias Presiden Jokowi yang sangat besar, Taufan mengatakan setiap suatu hal terjadi dalam penyelidikan lembaganya, akan disampaikan ke Mahfud MD.
"Masing-masing punya cara sendiri, saya selalu ketemu dengan Pak Mahfud, koordinasi saya dengan Pak Mahfud. Jadi kalau ada apa-apa di sini, saya akan bilang ke Pak Mahfud, ini kan jelas arahan presiden harus dibuka seterang-terangnya," ujar Taufan.
Terkait perkembangan kasus kematian Brigadir J, kata dia, dalam proses penyelidikannya, sejumlah data dan keterangan telah dikantongi Komnas HAM.
Termasuk di dalamnya pemeriksaan Tim Siber dan Digital Forensik Polri, di mana diperoleh 20 rekaman kamera CCTV dari 27 titik.
Dalam rekaman kamera CCTV, satu di antaranya menunjukkan Putri istrinya Ferdy Sambo, Bharada E, Brigadir J beserta ajudan lain melakukan tes PCR bersama sesaat sebelum peristiwa penembakan.
Selain itu ada data yang menunjukkan keberadaan masing-masing pihak saat peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J.
