Masa Jabatan Selesai 16 Oktober, Anies Baswedan Heran Jakarta yang Jadi Berita

SuaraBandung.com - Masa jabatan Gubernur dan wakil DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022.

Namun, tersiar kabar jika jabatan Anies Baswedan dan wakilnya selesai pada 13 September 2022.

Hal tersebut kemudian dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jika dirinya belum lengser dari jabatan pada 13 September 2022. 

Anies menjelaskan, 13 September 2022 adalah agenda DPRD DKI Jakarta untuk menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2017-2022.

Sedangkan untuk masa jabatan itu sendiri baru berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. 

Artinya, rapat paripurna DPRD Jakarta tidak menandakan periode jabatan berakhir pada 13 September 2022.

"13 September kan rapat paripurna pengumuman pemberhentian. Sudah cukup sampai situ," ujar Anies di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2022).

Anies Baswedan lantas mengatakan, proses mengakhiri masa jabatan tidak hanya terjadi di Jakarta saja. 

Semua Kepala Daerah lain akan mengalami mekanisme yang sama. Penetapan jadwal rapat paripurna pengumuman pemberhentian Kepala Daerah juga merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada daerah yang juga akan habis periodenya di tahun 2022.

"Jadi yang jelas bahwa proses yang terjadi di Jakarta itu dialami oleh semua Provinsi, dialami oleh semua Kabupaten, Kota yang periodenya berakhir 2022," jelasnya.

Mantan Mendikbud itu mengaku heran mengapa hanya pemberitaan mengenai masa jabatan Gubernur Jakarta saja yang disorot. 

"Makanya yang heran kok Jakarta yang jadi berita. Padahal sudah semua tempat mengalami hal yang sama, betul kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapan hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria dari jabatannya pada 13 September mendatang. 

Seluruh proses dalam rapat nanti, akan menandakan berakhirnya masa jabatan Anies di Jakarta setelah lima tahun menjabat siap dilaksanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, Kemendagri  menerbitkan Surat Edaran No. 131/2188/OTDA terkait Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022.

Kemudian, dalam hal ini DPRD akan menjalankan Surat Edaran dimaksud yang mengamanatkan, pelaksanaan rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden, dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.

Dalam pelaksanaan rapat paripurna, akan ada penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian.

“Kami akan melakukan proses usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Surat Edaran Kemendagri. Jadi, kami akan ikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Marullah kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).

Untuk usulan pemberhentian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur. 

Marullah menyatakan pihaknya akan menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD DKI Jakarta yang diperkirakan diadakan pada 13 September mendatang.