SuaraBandung.id - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule mendapatkan banyak desakan untuk mengundurkan dari dari jabatannya karena dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022.
Dalam penanganan tragedi Kanjuruhan itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah telah meberikan rekomendasi dari temuannya kepada Presiden Jokowi.
Dalam laporan TGIPF kepada Jokowi tersebut merekomendasikan ketua umum PSSI beserta pengurusnya untuk mundur.
Rekomendasi dari TGIPF itu bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dari Iwan Bule sebagai ketua dan pengurus PSSI sebagai federasi tertinggi sepak bola Indonesia.
Meskipun demikian, Pemerintah mengaku tidak akan ikut campur dalam permasalahan jabatan Ketua Umum PSSI tersebut.
Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyebutkan Pemerintah tidak akan ikut mendesak Mochamad Iriawan untuk mundur dari kursi ketua PSSI.
Zainudin Amali sangat menyadari akan banyaknya desakan itu, namun ia tidak sependapat karena menurutnya desakan mundur merupakan bentuk intervensi.
“Yang pasti pemerintah akan segera menindaklanjuti mana yang menjadi area pemerintah. Akan tetapi, kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasuki pemerintah,” kata Menpora, dikutip dari BeritaJatim, Senin (17/10/2022).
Zainudin mengingatkan bahwa dulu pemetintah pernah melakukan intervensi terhadap PSSI dan berujung pada sanksi dari FIFA.
Baca Juga: Sudah Melakukan Wudu dengan Benar, Apa yang akan Muncul? Ustaz Adi Hidayat: Ini yang Menarik
Maka sebagai bentuk evaluasi, Zainudin memastikan tidak akan ada intervensi apapun terhadap PSSI termasuk posisi Iwan Bule.
Kini Kemenpora fokus untuki berbenah diri setelah surat rekomendasi di serahkan kepada Presiden Jokowi.
“Kalau yang di luar area pemerintah tentu kita harus hati-hati betul, jangan sampai salah kita menindaklanjuti kemudian berakibat ada federasi internasional menilai bahwa kita sudah campur tangan. Itu harus hati-hati betul karena kita pernah melakukan itu dan hasilnya adalah sanksi yang diberikan” ujar Menpora.
Kejadian ini akan dibahas langsung dengan presiden FIFA yang juga akan hadir ke acara G20 di Indonesi pada tanggal 18 Oktober 2022.
“Ya disikapinya seperti apa urusan federasi. Nanti kan sebenarnya ini jadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Maka pemerintah tidak akan masuk ke yang bukan area pemerintah,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya pemerintah akan membentuk tim revolusi sepak bola Indonesia bekerjasama dengan federasi internasional AFC dan FIFA.
