SuaraBandungBarat.id - Korupsi termasuk kejahatan luar biasa, karenanya disebut sebagai extra ordinary crime. Kejahatan kerah putih yang kini menelikung birokrasi pemerintahan seolah tiada berkesudahan.
Satu kasus selesai, muncul lagi kasus korupsi baru, begitu seterusnya. Korupsi menjadi musuh bersama, bukan hanya pemerintah. Karenanya, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Menkopolhukam Mahfud MD.
Mahfud membandingkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat antara masa orde baru (orba) dan saat ini.
Dirinya mengutip pernyataan mantan menteri Sarwono Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwasanya pada masa orba, semua keuangan negara diatur oleh Presiden Soeharto.
Oleh karena itu, pejabat-pejabat lain di bawahnya tidak dapat melakukan korupsi. Adapun yang dapat melakukan korupsi hanya presiden sendiri yang mengatur keuangan negara.
"Yang ngatur korupsi itu pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh pak Harto," kata Mahfud, dilansir dari video TikTok @helen_georgia, Sabtu (3/8/2022).
"Tidak ada DPR korupsi, tidak ada Menteri Korupsi. Menteri dan DPR waktu itu boleh gagah-gahan jadi pejabat tapi tidak bisa korupsi," paparnya.
Lanjut, Mahfud Md mengatakan, justru saat semua pejabat bisa melakukan korupsi.
"Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, DPR, Hakim, Jaksa semuanya korupsi," ungkapnya.
Baca Juga: Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Tepat Sasaran, Presiden Jokowi Berikan Penjelasannya
"Jauh lebih parah sekarang," pungkasnya dalam video.
Sontak saja, video itu pun mendapat beragam tanggapan dari warganet.
"1.000 persen percaya dan benar," ucap akun @******ut.
"Mantaapp… betul banget Pak," kata akun @****bi.
"Setuju sih dengan pendapat Pak MD," tutur akun @********68.
"Siapa berkuasa semua dapat bagian," ujar akun @******42.
