SuaraBandungBarat.id - Disebutkan bahwa bupati, walikota, dan gubernur harus sering-sering masuk ke pasar di tiap daerahnya.
Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia tahun 2023.
Rapat tersebut dilaksanakan di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,hari ini, Selasa (17/01/2023).
Pada pembukaan rapat tersebut, Jokowi dengan gamblangnya menyuruh para pejabat daerah baik itu bupati, walikota, dan gubernur untuk sering masuk pasar.
Pasalnya, para pejabat daerah harus meluangkan waktu untuk mengecek lapangan, apakah sesuai dengan data yang diberikan atau tidak.
"Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan," jelas Jokowi dikutip dari pmjnews.com pada Selasa (17/1/2023).
Jokowi meminta para menginstruksikan kepada pejabat daerah untuk bekerja secara maksimal seperti yang sudah diperingatkan.
"Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," tuturnya.
Tidak hanya bahan pokok, Jokowi juga menyinggung soal tarif angkutan, PDAM agar berhati-hati karena bisa memicu inflasi.
Baca Juga: 5 Artis Terlihat Seksi Kenakan Naked Dress, Baju Transparan yang Mulai Populer di Tanah Air
"Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin," terangnya.
Hal yang ditekankan selanjutnya yaitu jangan sampai ada kenaikan lebih dari 100 persen seperti data yang didapatkan Jokowi.
"Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada," imbuhnya.
Untuk sekarang, Jokowi mendapatkan data dari berbagai lembaga sehingga diharapkan agar setiap lembaga bekerja secara maksimal.
"Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data," tandasnya.(*)
