SuaraBandungBarat.id- Ratusan buruh di Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Pemkab Bandung Barat, Senin (8/5/2023).
Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan yakni terkait penolakan Omnibus Law UU Nomor 6 Tentang Cipta Kerja.
"Pa Bupati Bandung Barat (Hengky Kurniawan) langsung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi langsung ditujukan ke pemerintah pusat," katanya saat ditemui, Senin (8/5/2023).
Ia menambahkan, aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan OPD terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB dalam merespon aspirasi para buruh.
"Cuma di sini ada riak dari rekan pekerja yang dulu kita melakukan audiensi di Disnakertrans KBB saat menjelang IdulFitri," katanya.
Ia menambahkan, saat itu pihaknya mengajukan sejumlah bantuan yang diperuntukkan bagi buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kita minta kepada Disnakertrans KBB ada perhatian khusus bagi para pekerja yang menjadi korban PHK," katanya.
"Kedua, kita dibuatkan posko mudik. Ketiga, kita minta juga mudik gratis untuk para pekerja," imbuhnya.
Namun saat itu, kata Dede, Disnakertrans KBB tidak mengindahkan permintaan para buruh tersebut lantaran alasan tidak adanya anggaran.
Baca Juga: Kadin dan AVPN Teken MoU Pembangunan Platform ISIC, Apa Itu?
"Tetapi saat itu, disampaikan kepala Disnakertrans KBB bahwa tidak ada anggaran. Bahkan dia menyampaikan ongkos tugas luar pun memakai uang pribadi," katanya.
"Itu disampaikan di forum yang menjadi daya tangkap para pekerja itu jadi lain. Kalau gitu pak bupati ini tidak ada perhatian, jangankan terhadap buruh, terhadap Disnakertrans saja anggaran sampai tidak ada," katanya.
Ia berharap, Disnakertrans KBB lebih peka terhadap aspirasi para buruh. Terlebih aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh para buruh untuk kepentingan buruh di Kabupaten Bandung Barat.
"Makanya di tuntutan kami meminta evaluasi kinerja peran fungsi Disnakertrans itu apa. Ketika dia berbicara tentang Disnakertrans tentunya dia harus bela terhadap para pekerja. Kecuali kalau dia pengusaha ya silahkan belok ke pengusaha," tandasnya. (*)
