Satu orang tenaga kerja lokal dikabarkan meninggal dunia dan dua orang tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok mengalami luka-luka. Serta beberapa orang tenaga kerja lokal lainnya kini mendapat perawatan dari rumah sakit setempat.
Akibat kecelakaan kerja yang kembali terjadi di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri sangat menyayangkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pabrik smelter PT GNI. Safri bahkan mengecam pihak PT GNI yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan dan terkesan membiarkan kejadian serupa terulang kembali.
"Ini yang sangat kita sesalkan, insiden kecelakaan kerja di PT GNI terus terjadi dari waktu ke waktu. Mereka sepertinya tidak mau belajar dari kesalahan dan membiarkan peristiwa serupa terulang kembali. membiarkan nyawa manusia melayang tanpa ada upaya untuk menghentikannya, ini konyol namanya," tegasnya.
Safri menilai PT GNI menutup mata dan sudah tidak mengindahkan lagi aturan main yang berlaku. Hilangnya nyawa para pekerja kata Safri, mereka anggap sebagai hal yang biasa.
"Mereka sudah menutup mata, banyak aturan pemerintah yang tidak lg dijalankan sesuai ketentuan. Nyawa pekerja melayang mereka anggap sebagai hal biasa, mereka mengira cukup dengan memberikan santunan atau memberikan tali asih ke panti asuhan maka persoalan mereka anggap selesai," ujarnya.
Ketua DPC PKB Morowali Utara ini juga menyoroti peran pemerintah yang terkesan tidak serius menangani persoalan-persoalan yang ada di PT GNI. Safri bahkan menuding pemerintah tidak berani mengusik PT GNI lantaran perusahaan tersebut berasal dari negeri Tiongkok serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Perintah juga terkesan tidak serius menangani masalah-masalah yang terjadi di PT GNI. Sudah banyak korban berjatuhan namun tidak ada langkah nyata yang dihasilkan. Jangan karena PT GNI adalah bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok sehingga pemerintah tidak punya nyali untuk menertibkannya," pungkas Safri.
