Suara.com - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras merupakan bentuk dari kesalahan yang dilakukan dalam pembangunan di sektor pertanian. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, ada empat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan pertanian.
Kesalahan pertama, kata Saragih, pemerintah lebih berorientasi ekspor bahan mentah (raw material) ketimbang pemenuhan dalam negeri. Kesalahan kedua, pemerintah membuka pasar pangan secara terbuka kecuali untuk beras.
Kesalahan ketiga, menurut Henry, pembangunan pertanian tidak dimaksimalkan. Contohnya, 35 persen irigasi rusak dan ini menujukkan tidak ada dukungan pemerintah kepada petani. Sedangkan kesalahan keempat yaitu tidak ada program reformasi agrarian.
“Saat ini yang ada itu mayoritas petani gurem. Dari data yang saya punya, 60 persen petani gurem itu hanya menguasai tanah 0,3 hektar. Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan tanah negara kepada petani untuk dikelola. Itu bisa menjadi bagian dari reformasi pertanahan,” kata Henry kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (7/5/2014).
Henry menambahkan, pembangunan pertanian harus segera diubah agar Indonesia tidak harus tergantung kepada beras impor. Salah satu caranya adalah mendistrubusikan tanah negara kepada petani.
Menurut dia, pemerintah dinilai telah melakukan pembohongan publik karena berencana melakukan impor beras. Karena, tahun lalu pemerinta mengatakan Indonesia telah swasembada beras pada 2013 dan juga pada 2014 akan kembali terulang.
