Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyetujui usulan pengurangan alokasi belanja subsidi BBM. Pengurangan subsidi BBM agar pemerintah memiliki ruang fiskal dan dana memadai untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Jumlah subsidi sudah terlalu besar, daripada ini dibuang untuk suatu yang tidak bermanfaat lebih baik uangnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya untuk mengurangi angka kemiskinan," katanya di Jakarta, Jumat.
Chairul mengatakan menurunkan alokasi belanja subsidi BBM wajib dilakukan pemerintahan baru untuk mengurangi beban fiskal. N amun menaikkan harga BBM bersubsidi bukan merupakan solusi utama yang harus dipilih saat ini.
"Tidak harus dinaikkan harga BBM-nya, misalnya kendaraan pribadi tidak boleh membeli BBM bersubsidi, itu kan juga menurunkan subsidi. Jadi jangan bicara menurunkan subsidi itu, langsung dengan kenaikan harga," katanya.
Chairul menjelaskan belanja subsidi energi terutama BBM dan listrik selalu membebani APBN. Akibatnya, ruang fiskal menjadi terbatas, padahal pemerintah memerlukan dana untuk membangun sarana infrastruktur dan belanja sosial lainnya.
"Untuk itu, penurunan subsidi BBM wajib dilakukan oleh pemerintahan baru, karena persentasenya terhadap pengeluaran pemerintah terlalu besar," kata mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintahan baru membutuhkan ruang fiskal yang memadai, agar memiliki kesempatan untuk melaksanakan program kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya tidak melihat fiskal kita akan menjadi baik dan berkualitas serta mendorong pertumbuhan, kalau ruang fiskal tidak ada," katanya.
Ia menjelaskan salah satu solusi yang dapat diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi serta menetapkan subsidi tetap, yang dapat memberikan fleksibilitas sekitar Rp200 triliun. (Antara)
