Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menegaskan bahwa krisis listrik yang terjadi di Kalimantan Timur menjadi salah satu urusan Presiden RI yang baru, Joko Widodo.
"Rakyat Kaltim berharap dengan presiden baru nanti, krisis listrik yang selama ini terjadi bisa teratasi," kata Isran Noor, Selasa.
Hal itu dikatakan Isran Noor yang juga bupati Kutai Timur, menjawab usulan warga Bengalon agar Pemkab membangun listrik yang bisa menyala 24 jam seperti PLN.
Menurut Isran Noor, listrik bukan urusan Dinas Pekerjaan Umum, bukan juga urusan Pemerintah daerah. Listrik merupakan urusan dan tanggung jawab Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Listrik Negara.
Sedangkan pemerintah daerah hanya mengusulkan tetapi tidak bisa mengintervensi karena perusahaan negara di bawah Kementerien BUMN.
“Karena menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan Kementerian BUMN dan PLN, maka kita berharap agar Presiden baru nanti memperhatikan listrik di Kaltim termasuk listrik PLN di Bengalon dan Kutim pada umumnya,” kata Isran.
Menurut dia, provinsi Kalimantan Timur selama ini memang sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Padahal Kalimantan Timur merupakan lumbung energi negara dengan PDRB 30 persen.
"Dengan Rp900 triliun untuk negara ada di Kaltim, tapi wilayah ini justru mengalami krisis listrik.Untuk itu, presiden baru diharapkan bisa memberikan perhatiannya dengan serius terhadap krisis listrik Kaltim ini," ungkapnya.
Sementara sejumlah warga Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluhkan padamnya listrik PLN saat pelaksanaan salat Idul Fitri 1435 hijriyah, Senin (28/7/2014). Pasalnya saat akan dimulainya pelaksanaan salat Idul Fitri di masjid Loakulu listrik padam. (Antara)
