Suara.com - Beberapa ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung presiden - wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengklaim belum mengajukan kader partaiya sebagai menteri dalam kabinet yang akan disusun Joko WIdodo.
Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh saat bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin (28/7/2014), mengatakan belum ada pembicaraan spesifik mengenai sosok yang akan mengisi jabatan di kabinet.
Dia mengklaim dasar pembentukan koalisi, yang beranggotakan PDI-Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, tidak memiliki syarat.
"Koalisi ini tanpa syarat. Kabinet ini akan diisi orang-orang yang terpilih," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketum DPP Hanura Wiranto tidak menampik bahwa salah satu kader partainya berpeluang besar akan menjadi menteri yang membantu Jokowi di pemerintahan. Dia membantah jika disebut bahwa partainya sudah mengajukan calon menteri.
"Pasti ada. Tapi nanti," ujar dia.
Mantan panglima ABRI itu mengatakan pembagian pos menteri oleh Jokowi-JK nantinya bukan sebuah tradisi politik transaksional atau pembagian jatah. Namun, dia berujar, pemilihan menteri berdasarkan kualitas dan secara profesional.
"Yang beredar sekarang kan bisa saja, tapi dipilih sesuai kualitas dan profesional," ujar dia.
Ketua Umum DPP.PKPI Sutiyoso mengakui hal yang sama. Namun, dia juga mengaku berniat menjadi menteri jika dipercaya oleh Jokowi.
Dalam kabinet alternatif usulan rakyat yang disusun oleh Relawan Jokowi, nama Sutiyoso diusulkan menjadi salah satu nominasi di pos menteri perhubungan.
"Ya kalau dipercaya, saya siap," kata dia.
