Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan mengambil langkah berani, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Bagi saya, jangan kan menaikan harga BBM. Lebih baik subsidi BBM dicabut saja karena selain membebani anggaran, juga pemanfaatannya sudah tidak tepat sasaran," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday Thomas Ola Langoday .
Dia mengungkapkan hal ini terkait langkah yang harus diambil pemerintahan baru Jokowi-JK dalam menekan beban anggaran untuk subsidi dari APBN.
Menurut dia, pemberian subsidi merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan kemandirian rakyat, tetapi khusus untuk subsidi BBM, jelas sudah tidak mencapai sasaran sehingga sebaiknya dicabut.
Hal ini terbukti, peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat, ketimpangan pembangunan semakin lebar dan ketergantungan rakyat semakin tinggi. Ini berakibat pada kemandirian ekonomi semakin lemah.
Artinya, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ini adalah mencambut pemberian subsidi BBM yang selama ini hanya dinikmati oleh para pengusaha, dan orang-orang kaya yang memiliki kendaraan roda empat dalam jumlah yang banyak.
Dana-dana yang selama ini untuk subsidi BBM menurut dia, bisa digunakan untuk subsidi usaha produktif rakyat yang tidak mampu secara ekonomi.
"Subsidi hanya dinikmati masyarakat ekonomi menengah, sehingga yang kaya bertambah kaya dengan jumlah yang semakin sedikit dan yang miskin bertambah banyaknya jumlahnya," ujarnya.
Karena itu, kebijakan mencabut pemberian subsidi BBM adalah solusi yang paling tepat untuk membantu rakyat kecil.
"Jika subsidi BBM ini tetap dipertahankan maka dalam jangka panjang bangsa ini akan semakin tergantung tetapi kurang atau tidak menikmati apa yang diberikan negara," tegas Thomas. (Antara)
