Suara.com - Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Jokowi-JK.
Deputi Kantor Transisi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik Akbar Faizal mengatakan, sektor perumahan rakyat merupakan sebuah kebutuhan dasar seluruh rakyat yang selama ini tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK akan fokus untuk membangun perumahan rakyat.
Akbar mengatakan, ketidakmampuan pemerintah ini tercermin dari kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing backlog) yang terus bertambah hingga mencapai 13,6 juta unit dan jumlah permukiman kumuh yang terus meningkat mencapai 59.000 hektar.
Padahal, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen penataan Ruang serta Kemenpera selama periode 2009-2014 telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah.
“Hal ini disebabkan inefisiensi, miskoodinasi, tumpang tindihnya program di kedua lembaga kementerian ini selama bertahun-tahun. Sebagai contoh bagaimana tak terkoordinasinya pembangunan rumah susun sederhana sewa dan pembangunan prasarana permukiman yang ada di kedua lembaga kementrian tersebut,” kata Akbar di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Akbar menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK akan melakukan reformasi secara mendasar terhadap arah kebijakan, strategi, program serta cara-cara kerja Pemerintah di bidang perumahan rakyat dan pembangunan kawasan pemukiman.
"Pemerintahan baru Jokowi-JK akan memperbaharui semua itu dengan cara mengintegrasikan program secara efektif dengan target mengurangi angka kekurangan rumah dan luas daerah permukiman kumuh secara terukur dan progresif," pungkasnya.
